GAZA — Setiap kali para pihak yang bertikai mendekati meja perundingan untuk melangkah ke fase baru penghentian perang di Gaza, sinyalemen dari lapangan justru menunjukkan arah sebaliknya. Alih-alih mentransformasikan gencatan senjata menjadi perdamaian permanen dan meredam bencana kemanusiaan, Israel justru kian agresif memperluas pelanggaran serta mencengkeram wilayah baru.
Para pengamat membaca manuver ini sebagai upaya sistematis Tel Aviv untuk mengosongkan esensi kesepakatan dan mendesain ulang hasil akhir demi ambisi yang gagal mereka raih lewat perang terbuka.
Indikasi kuat ini mencuat menyusul pernyataan keras dari Gerakan Perlawanan Islam (Hamas). Mereka membeberkan bukti lapangan bahwa militer Israel telah menggeser posisi “Garis Kuning” (batas zona aman) semakin jauh ke arah barat. Pergeseran ini diikuti dengan pemboman yang tak kunjung surut, pemblokiran bantuan kemanusiaan, serta pemaksaan fakta-fakta geografis baru di lapangan.
Di balik saling tuding ini, sebuah pertanyaan besar kini menggantung: Ke mana arah kesepakatan damai ini akan dibawa? Apakah Tel Aviv sengaja menyandera gencatan senjata demi memaksakan syarat-syarat baru yang menguntungkan mereka, ketimbang mematuhi draf asli yang telah disepakati?
Kini, inti persoalan bukan lagi soal detail teknis atau pasal yang tertunda. Ini tentang watak asli dari kesepakatan yang tengah diterapkan. Ketika fase pertama seharusnya berfungsi memulihkan kondisi kemanusiaan dan membuka jalan bagi langkah berikutnya, Israel justru bertindak seolah mengejar waktu: memperluas pengaruh dan menduduki wilayah di dalam kantong Gaza sebelum keputusan politik yang mengikat secara hukum internasional diketok palu.
Strategi Menguras Gaza Secara Sistematis
Analis politik, Ahmed Al-Tanani, menilai bahwa kekacauan ini bukan sekadar pelanggaran sporadis di lapangan. Ini adalah cetak biru dari sebuah kebijakan utuh yang dirancang untuk mencegah Gaza bernapas dan bangkit kembali—mulai dari menyabotase protokol bantuan kemanusiaan, menghambat rekonstruksi bangunan, hingga melumpuhkan pemulihan ekonomi.
Dalam kacamata analisis ini, pemblokiran bantuan, pemboman berkala, dan penghancuran rumah-rumah warga bukanlah insiden yang berdiri sendiri. Semua itu adalah rantai dari strategi besar untuk menjaga Jalur Gaza berada dalam status lumpuh dan terkuras habis secara permanen. Dengan begitu, krisis kemanusiaan sengaja dipelihara untuk dijadikan kartu as—alat pemeras yang efektif di meja perundingan guna mendikte masa depan politik dan keamanan Gaza.
Kecurigaan ini kian menebal karena Israel enggan membahas komitmen kemanusiaan mereka. Sebaliknya, Tel Aviv terus memaksakan agar ruang diskusi dipersempit hanya pada satu isu tunggal: pelucutan senjata perlawanan Palestina. Di sinilah terjadi pergeseran fundamental. Titik berat kesepakatan sengaja digeser dari misi menghentikan perang dan menyelamatkan nyawa, menuju labirin isu keamanan rumit yang murni merupakan kepentingan strategis Israel.
Faksi-faksi perjuangan Palestina menilai pendekatan ini sangat oportunistis dan tebang pilih. Israel dengan sengaja membutakan mata terhadap pasal-pasal yang mewajibkan mereka menarik pasukan dan membuka blokade, namun dengan sangat ketat menuntut pasal yang menguntungkan agenda militer mereka. Kesepakatan damai pun direduksi fungsinya: bukan lagi menjadi jalan keluar untuk mengakhiri perang, melainkan alat politik untuk memenangkan perang.
Kekhawatiran ini kian beralasan jika melihat rentetan pernyataan para pejabat Israel mengenai perluasan wilayah kontrol di Gaza. Wacana untuk mempertahankan militer Israel di dalam wilayah yang mereka klaim sebagai “zona aman”, sembari memperluas kendali taktis di lapangan, merefleksikan agenda tersembunyi yang jauh melampaui kalkulasi militer sementara: mereka sedang merombak total peta geopolitik Gaza.
Mengubah Demografi dan Realitas Lapangan
Pakar urusan Israel, Adel Shadid, mengaitkan kebijakan tangan besi ini dengan target yang jauh lebih dalam, yakni menciptakan realitas baru yang akan membuat opsi penarikan pasukan Israel di masa depan menjadi mustahil atau teramat rumit dilakukan. Setiap jengkal tanah baru yang diduduki, dan setiap perubahan pada peta demografi penduduk, akan memberi Israel posisi tawar yang jauh lebih kuat dalam negosiasi lanjutan.
Dari sudut pandang ini, ancaman pengusiran massal (displacement) bukan lagi sekadar retorika politik yang digungkan faksi Palestina, melainkan konsekuensi logis dari sebuah skenario yang rapi. Skenario yang mengombinasikan tekanan militer dengan pencekikan ekonomi dan penghancuran fasilitas publik. Ketika kepulangan warga ke rumah-rumah mereka yang hancur dibuat mustahil, maka angkat kaki dari tanah kelahiran menjadi satu-satunya pilihan hidup yang tersisa—pilihan yang dipaksakan oleh keadaan, bukan oleh keputusan resmi di atas kertas.
Kekhawatiran Palestina juga berlapis. Mereka mencium gelagat bahwa isu pelucutan senjata akan dijadikan pintu masuk untuk memproduksi kekacauan internal (internal chaos) di Gaza. Faksi-faksi Palestina melihat adanya skenario berbahaya: melucuti kekuatan orisinal Palestina, sembari membiarkan atau menyokong munculnya kelompok-kelompok bersenjata baru yang loyal kepada penjajah. Jika ini terjadi, Gaza akan terseret ke dalam perang saudara yang sengaja diciptakan demi melayani kepentingan keamanan Israel.
Ironisnya, Amerika Serikat tampak condong mengadopsi cara pandang Tel Aviv dalam melihat krisis ini. Mantan diplomat AS, Thomas Warrick, justru menuding macetnya implementasi kesepakatan ini berakar pada masalah senjata Hamas. Cara pandang Washington ini menjelaskan mengapa Gedung Putih enggan memberikan tekanan politik yang berarti kepada Israel.
Secara praktis, pendekatan AS ini telah menyandera pasal-pasal kemanusiaan demi sebuah isu keamanan yang sejak awal tidak pernah disyaratkan sebagai syarat mutlak penghentian perang. Hal ini memperkuat keyakinan di kalangan rakyat Palestina bahwa kesepakatan damai tengah didefinisikan ulang secara sepihak oleh Israel, di mana syarat-syarat dari Tel Aviv diposisikan sebagai dasar pelaksanaan, sementara kewajiban hukum mereka diturunkan kelasnya menjadi prioritas sekunder.
Menghadapi upaya dekonstruksi ini, pertemuan faksi-faksi Palestina di Kairo menjadi momentum krusial untuk membangun barisan yang solid. Konsensus yang digalang oleh Hamas dan faksi lainnya bukan sekadar urusan taktis mengelola wilayah pascaperang, melainkan pertahanan ideologis untuk menyelamatkan filosofi asli kesepakatan: sebuah komitmen timbal balik yang setara, bukan ketundukan sepihak dari satu pihak kepada pihak lainnya.
Rapuhnya Keseimbangan di Atas Kertas
Faksi-faksi Palestina sebenarnya telah menunjukkan fleksibilitas yang luar biasa dalam sejumlah isu sensitif, termasuk pengaturan senjata berat dan komitmen gencatan senjata jangka panjang. Namun, mereka menegaskan bahwa setiap langkah maju harus dibayar dengan kepatuhan Israel terhadap kewajiban hukumnya: mencabut blokade kemanusiaan dan menghentikan kebijakan sistematis yang menyengsarakan warga sipil.
Sikap tegas ini lahir dari kesadaran kolektif Palestina bahwa ancaman terbesar saat ini bukan lagi runtuhnya kesepakatan damai itu sendiri, melainkan jika kesepakatan itu tetap tegak secara formalitas namun jiwanya telah mati di lapangan. Sebuah kesepakatan yang tidak mampu menghentikan jatuhnya bom, tidak memberi ruang bagi pembangunan kembali, dan tidak membendung ekspansi teritorial Israel, pada akhirnya hanya akan menjadi tameng politik untuk mengelola krisis, bukan menyelesaikannya.
Kini, faksi-faksi Palestina menggantungkan harapan pada peran para mediator Arab dan regional untuk mengembalikan keseimbangan yang hilang. Para mediator ini, yang sebelumnya sukses merevisi draf-draf krusial terkait pasukan internasional dan tata kelola pascaperang, kini dituntut mendesakkan tekanan yang lebih masif agar kesepakatan tidak melenceng dari rel aslinya.
Namun, keberhasilan pertaruhan ini sangat bergantung pada seberapa kuat para mediator mampu memengaruhi posisi Amerika Serikat—sebagai satu-satunya aktor yang memiliki daya tawar riil untuk memaksa Israel tunduk pada komitmennya. Tanpa adanya tekanan nyata dari Washington, Tel Aviv akan terus melenggang dengan ruang gerak yang sangat luas untuk memaksakan kebijakan fait accompli (kebijakan sepihak yang tak bisa diganggu gugat).
Di antara dua persimpangan jalan yang menentukan inilah nasib kesepakatan Gaza dipertaruhkan: Apakah ia akan kembali ke khitah aslinya sebagai pintu gerbang penutup perang, atau justru bertransformasi menjadi topeng politik bagi Benjamin Netanyahu untuk menyelesaikan apa yang gagal ia menangkan lewat moncong meriam dan tank militer.
(Sumber: Al Jazeera)
