LONDON — Lebih dari tujuh bulan setelah kesepakatan gencatan senjata di bawah kendali Presiden AS Donald Trump pada Oktober 2025 lalu, Jalur Gaza hari ini justru terjebak dalam “ketidakpastian yang suram”. Rencana besar yang digembar-gemborkan Washington terbukti lumpuh total di lapangan.
Sebuah laporan investigatif dari harian Inggris, The Guardian, membongkar borok di balik layar rancangan Amerika tersebut. Proses rekonstruksi sama sekali tidak berjalan, krisis pendanaan akut menghantam lembaga bentukan AS bernama “Dewan Perdamaian” (Peace Council), dan para teknokrat Palestina yang ditugaskan mengelola Gaza justru telantar di Mesir karena dilarang masuk oleh militer Israel.
Negara-negara donor kini mulai menahan komitmen mereka. Jargon-jargon diplomatik AS menghadapi jalan buntu karena tak ada satu pun kemajuan nyata di tanah Gaza.
Komitmen Miliaran Dolar yang Macet di Atas Kertas
Di awal pembentukan Dewan Perdamaian yang dipimpin langsung oleh Trump, sembilan negara sempat sesumbar berkomitmen mengucurkan dana bantuan sebesar 7 miliar dolar AS untuk memulihkan Gaza. Namun, fakta di lapangan berbicara lain. Menurut sumber tepercaya The Guardian, dari sembilan negara tersebut, hanya Uni Emirat Arab (UEA) dan Maroko yang benar-benar mengirimkan uang.
Hingga saat ini, dewan tersebut baru mengantongi 23 million dolar AS untuk biaya operasional dan 100 million dolar AS yang dialokasikan bagi pembentukan pasukan polisi Palestina di masa depan. Jika dikonversi ke dalam angka persentase, dewan ini baru mencairkan sekitar 1,75 dolar AS dari setiap 100 dolar AS yang dijanjikan.
Angka mengkerut ini sungguh ironis jika dibandingkan dengan kalkulasi PBB yang menyebut biaya rekonstruksi Gaza akibat kehancuran masif bakal menembus 70 miliar dolar AS dan memakan waktu berdekade-dekade.
Bahkan, dana janji pribadi dari Trump sebesar 10 miliar dolar AS pun masih membeku di bawah kendali pejabat Kementerian Luar Negeri AS, Jeremy Lewin, karena belum ada permintaan resmi dari pihak dewan.
Seorang diplomat senior mengungkapkan bahwa negara-negara donor kini sangat ragu untuk menyetor uang mereka. Sumber lain menambahkan, ketegangan kawasan dengan Iran sengaja dijadikan “tameng” dan alasan pembenaran bagi negara-negara kaya itu untuk menunda pembayaran bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Skandal Birokrasi: Gaji Selangit di Tengah Kelaparan
Di tengah mandeknya bantuan untuk rakyat Gaza, isu domestik di tubuh “Komite Nasional Pengelolaan Gaza”—yang berisi 12 pejabat Palestina yang tinggal di hotel-hotel Mesir—memicu keprihatinan baru.
The Guardian mengestimasi para pejabat komite ini menerima gaji rata-rata 16 hingga 17 ribu dolar AS per bulan (sekitar 250 juta rupiah lebih). Sementara itu, Nikolay Mladenov, diplomat Bulgaria yang ditunjuk sebagai Perwakilan Tinggi untuk Gaza, diperkirakan mengantongi gaji fantastis mencapai 400 ribu dolar AS per tahun.
Meski juru bicara dewan berkilah bahwa angka tersebut tidak akurat karena tidak sesuai dengan standar penggajian Otoritas Palestina, seorang pejabat senior di dalam dewan itu justru mengakui kebenarannya secara personal.
“Saya bukan direktur keuangan di sana… tapi angka-angka (gaji) itu memang sangat mencengangkan,” akunya.
Ironi terbesar dari birokrasi mewah ini adalah nihilnya dampak mereka bagi warga Gaza. Sumber internal menegaskan: “Sejak Januari 2026, tidak ada satu botol air pun yang berhasil masuk ke Gaza di bawah bendera Komite Nasional tersebut.”
Ilusi “Kota Pintar” Jared Kushner vs Realitas Genosida
Laporan ini memperlihatkan jurang pemisah yang luar biasa lebar antara khayalan elit Washington dan kenyataan pahit setelah perang genosida. Pada Januari 2026, menantu sekaligus penasihat Trump, Jared Kushner, dengan penuh percaya diri berpidato di hadapan para pemodal di Davos. Ia menyerukan perencanaan untuk sebuah “kesuksesan yang memukau” di Gaza, menjanjikan pelabuhan, bandara, dan kota pintar (smart city) berbasis pariwisata.
Namun di tanah Gaza, Israel justru masih mencengkeram dan menduduki lebih dari separuh wilayah tersebut, sembari memperketat blokade bantuan makanan. Para korban yang selamat terpaksa hidup di tenda-tenda darurat yang kumuh di tengah ancaman kelaparan massal, hancurnya sistem kesehatan, dan sekolah-sekolah yang ditutup.
Bahkan janji AS untuk membangun “kamp pengungsian semi-permanen yang berpagar” pun terbukti bohong. Para kontraktor lokal yang sempat mengajukan tender pembersihan puing-puing bangunan mengaku tidak pernah menerima kontrak kerja sama apa pun hingga saat ini.
Masa Depan yang Disandera
Meskipun borok ini telah telanjang, pihak Dewan Perdamaian menolak disebut gagal. Mereka berdalih bahwa pidato Mladenov di depan Dewan Keamanan PBB pada 15 Mei lalu—yang meminta suntikan dana mendesak—hanyalah refleksi dari krisis finansial kronis yang biasa dialami program-program PBB, bukan karena kegagalan rencana AS.
Namun, laporan dewan yang diserahkan ke PBB secara jujur mengakui adanya jarak lebar antara konsep di atas kertas dan hasil nyata yang bisa dirasakan oleh penduduk Gaza. Mladenov sendiri akhirnya mengakui bahwa “pintu masa depan Gaza saat ini masih terkunci rapat.”
Di ujung ketidakpastian ini, sebuah pertanyaan paling pesimistis muncul dari internal dewan itu sendiri. Mereka ragu dewan bentukan AS ini mampu mengelola Gaza secara logistik, bahkan jika faksi perlawanan seperti Hamas setuju untuk melucuti senjatanya.
“Skenario terburuknya adalah jika Hamas setuju meletakkan senjata dan berkata: ‘Silakan ambil alih dan mulai bekerja.’ Apa yang bisa dilakukan oleh dewan ini saat itu terjadi? Mereka tidak siap,” kata sumber tersebut.
Meskipun petinggi dewan buru-buru membantah penilaian miring itu dan mengeklaim mereka “tidak akan gagal,” kenyataannya masa depan dua juta lebih warga Palestina di Gaza tetap terkatung-katung. Mereka adalah para pengungsi yang energinya habis dikuras oleh kekejaman genosida, dan kini dipaksa menyaksikan janji “kota pintar” Amerika menguap begitu saja menjadi fatamorgana.
Sumber: Al Jazeera + The Guardian
