Pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza kembali tersendat. Sejumlah pihak di Palestina menilai penundaan itu bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bagian dari strategi politik yang lebih luas.
Anggota Badan Koordinasi Jaringan Organisasi Nonpemerintah Palestina, Mohsen Abu Ramadan, menilai Israel sengaja memperlambat pelaksanaan sejumlah kewajiban dalam perjanjian tersebut. Menurut dia, langkah itu dilakukan untuk memaksakan syarat-syarat politik dan keamanan baru di luar kesepakatan awal.
“Pendekatan ini berbahaya. Ia memperdalam krisis kemanusiaan dan berpotensi meruntuhkan kesepahaman yang sudah dicapai,” kata Abu Ramadan dalam wawancara yang dirilis Selasa.
Ia menyebut pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara sengaja menunda implementasi beberapa poin penting, terutama yang berkaitan dengan transisi menuju tahap berikutnya dari kesepakatan gencatan senjata. Menurutnya, keterlambatan itu bukan tanpa tujuan.
“Gaza dibiarkan berada dalam tekanan politik dan kemanusiaan yang terus-menerus,” ujarnya.
Tahap Kedua yang Tertunda
Sejak pecahnya perang Amerika Serikat–Israel melawan Iran, proses menuju tahap kedua kesepakatan gencatan senjata di Gaza praktis mengalami kebuntuan. Kesepakatan itu sebelumnya dirancang berdasarkan rencana yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan disepakati dalam perundingan di Sharm El Sheikh.
Tahap pertama gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025. Namun hingga kini, sejumlah komponen penting dari tahap lanjutan belum berjalan.
Menurut Abu Ramadan, Israel kini berusaha memanfaatkan isu tahanan serta dalih keamanan untuk menambahkan syarat-syarat baru yang tidak pernah tercantum dalam perjanjian awal.
“Pendekatan ini memperlambat proses deeskalasi dan memperpanjang krisis,” kata dia.
Dampak Langsung ke Krisis Kemanusiaan
Kebuntuan politik itu, menurut Abu Ramadan, langsung terasa pada kondisi kemanusiaan di Gaza. Hingga kini, wilayah tersebut masih mengalami kekurangan bantuan, bahan pokok, serta pasokan energi.
Pembatasan ketat terhadap pergerakan barang dan bahan bakar juga masih berlangsung. Situasi ini memperburuk kondisi masyarakat yang sudah terpukul akibat kerusakan besar pada infrastruktur serta melemahnya kemampuan ekonomi warga.
Penutupan sebagian besar perbatasan membuat distribusi bantuan berjalan lambat. Bahkan pasokan dasar seperti bahan bakar dan gas memasak masih dibatasi.
Perbatasan Masih Dikontrol Ketat
Israel masih mengontrol hampir seluruh akses keluar masuk Gaza. Penyeberangan Rafah di perbatasan Mesir tetap ditutup sejak 1 Maret lalu dengan alasan keamanan.
Sementara itu, penyeberangan komersial Kerem Shalom Crossing hanya dibuka secara terbatas. Israel menyatakan pembukaan itu dilakukan untuk memungkinkan “masuknya bantuan kemanusiaan secara bertahap”.
Menurut data United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), sekitar 500 ribu liter bahan bakar serta bantuan kemanusiaan telah diizinkan masuk ke Gaza melalui jalur Israel dan Mesir.
Namun otoritas Israel tetap mengendalikan jumlah truk bantuan yang dapat memasuki wilayah tersebut. Pembatasan juga diberlakukan terhadap distribusi bahan bakar dan gas memasak, tanpa penjelasan rinci mengenai alasan kebijakan tersebut.
Pemerintah Israel, di sisi lain, kerap menuduh Hamas memperoleh keuntungan dari barang-barang yang masuk melalui pungutan pajak.
Ancaman terhadap Proses Politik
Bagi Abu Ramadan, kebijakan ini bukan sekadar manuver taktis. Ia menilai Israel sedang berusaha menciptakan realitas politik baru di Gaza—termasuk kemungkinan pengaturan ulang tata kelola wilayah dan masa depan kelompok perlawanan Palestina.
Pendekatan semacam ini, kata dia, justru menjauhkan peluang stabilitas jangka panjang.
“Ini bukan cara untuk menciptakan ketenangan. Justru memperdalam ketegangan dan menunda kemungkinan solusi politik yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia mendesak para mediator internasional dan regional untuk meningkatkan tekanan terhadap Israel agar menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan.
Menurut Abu Ramadan, implementasi perjanjian hanya bisa dijamin jika ada pengawasan internasional yang lebih kuat.
Jika pola penundaan ini terus berlanjut, ia memperingatkan, jalur negosiasi bisa runtuh sepenuhnya, membuka jalan bagi siklus eskalasi baru di Gaza, wilayah yang sudah dua tahun terakhir dilanda perang dan krisis kemanusiaan yang mendalam.
