Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) menegaskan bahwa setiap jalur politik atau skema apa pun yang dibahas terkait Gaza dan masa depan rakyat Palestina harus dimulai dari penghentian total agresi, pencabutan blokade, serta jaminan atas hak-hak nasional yang sah, terutama hak atas kebebasan dan penentuan nasib sendiri.
Pernyataan itu disampaikan Hamas dalam keterangan resminya menanggapi pertemuan perdana “Dewan Perdamaian” yang membahas upaya rekonstruksi Gaza, Kamis, dipimpin Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan dihadiri 47 negara.
Dalam pernyataannya, Hamas menilai penyelenggaraan pertemuan tersebut di tengah berlanjutnya kejahatan pendudukan dan pelanggaran berulang terhadap kesepakatan gencatan senjata justru menempatkan tanggung jawab langsung di pundak komunitas internasional.
Negara-negara peserta, tegas Hamas, tidak cukup hanya berbicara soal rekonstruksi, tetapi harus mengambil langkah konkret untuk memaksa Israel menghentikan agresi, membuka seluruh perbatasan, mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan tanpa syarat, serta segera memulai pembangunan kembali.
Hamas juga menyerukan kepada para pihak internasional dan mediator agar tidak berhenti pada retorika diplomatik. Mereka diminta memastikan implementasi kesepakatan yang telah dicapai, mencegah Israel menggagalkan komitmen kemanusiaan dan politik, serta bekerja serius mengukuhkan gencatan senjata permanen.
Bagi Hamas, stabilitas sejati di Gaza tidak akan lahir dari konferensi atau dana semata. Setiap upaya internasional yang benar-benar ingin menghadirkan ketenangan harus menyentuh akar persoalan: mengakhiri pendudukan, menghentikan kebijakan agresifnya, dan memberi rakyat Palestina hak mereka secara utuh, tanpa reduksi.
Janji Dana dan Tanda Tanya
Dalam forum tersebut, Trump mengumumkan komitmen dana sebesar 10 miliar dolar AS untuk Gaza melalui Dewan Perdamaian. Ia juga menyebut sejumlah negara (Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Kuwait) telah menyumbang lebih dari 7 miliar dolar sebagai paket penyelamatan bagi Gaza.
“Kami berkomitmen menjadikan Gaza lebih baik. Setiap dolar yang dibelanjakan adalah investasi bagi harapan,” ujar Trump dalam pidatonya.
Namun, komitmen itu menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar. Trump tidak menjelaskan secara rinci skema distribusi dana, prioritas penggunaannya, maupun mekanisme pengawasan. Ia juga tidak memaparkan secara terbuka apakah Kongres telah menyetujui kontribusi 10 miliar dolar yang ia janjikan. Transparansi atas aliran dana sebesar itu menjadi krusial, terlebih ketika Gaza masih berada dalam situasi perang dan blokade.
Dewan tersebut diumumkan pada 15 Januari lalu, berkaitan dengan rencana yang diajukan Trump untuk menghentikan perang di Gaza, dan kemudian diadopsi Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi Nomor 2803 pada November 2025.
Gencatan Senjata yang Rapuh
Meski gencatan senjata resmi berlaku sejak 10 Oktober, serangan Israel ke Gaza dilaporkan terus berlangsung hampir setiap hari. Di saat yang sama, akses masuk pangan, obat-obatan, peralatan medis, serta kebutuhan darurat lainnya tetap dibatasi secara ketat.
Sekitar 1,5 juta warga mengungsi dari total 2,4 juta penduduk Gaza yang telah lebih dari 18 tahun hidup di bawah blokade. Realitas kemanusiaan di lapangan menunjukkan bahwa rekonstruksi bukan sekadar soal beton dan baja, melainkan tentang menyelamatkan manusia yang masih bertahan di antara reruntuhan.
Sejak 8 Oktober 2023, dengan dukungan Amerika Serikat, Israel melancarkan operasi militer yang oleh banyak pihak disebut sebagai genosida. Selama dua tahun, agresi itu telah menyebabkan lebih dari 72 ribu warga Palestina syahid dan lebih dari 171 ribu lainnya terluka, mayoritas anak-anak dan perempuan.
Skala kehancuran yang ditinggalkan pun mencengangkan. Sekitar 90 persen infrastruktur sipil di Gaza hancur. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan biaya rekonstruksi mencapai 70 miliar dolar AS.
Sumber: Al Jazeera
