Pemerintah Indonesia menyiapkan 1.000 personel militer untuk kemungkinan dikirim ke Jalur Gaza pada awal April sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian multinasional. Juru bicara TNI Donny Pramono menegaskan keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, jumlah pasukan siap diberangkatkan ditargetkan mencapai 8.000 prajurit pada Juni. Namun jadwal pengiriman sepenuhnya masih bergantung pada keputusan politik negara dan mekanisme internasional.
Mandat internasional dan garis merah diplomatik
Rencana ini muncul bersamaan dengan agenda Prabowo menghadiri pertemuan “Dewan Perdamaian” yang dipimpin Presiden AS Donald Trump di Washington, 19 Februari. Forum tersebut merupakan bagian dari upaya internasional mengakhiri perang Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023, setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui pembentukan kerangka pasukan stabilisasi.
Kementerian Luar Negeri menekankan keterlibatan TNI tidak boleh ditafsirkan sebagai normalisasi hubungan politik. Jakarta menegaskan tidak mengakui Israel dan menolak segala bentuk perubahan demografi, pemindahan paksa, maupun pengusiran warga Palestina.
Misi non-tempur dan peran kemanusiaan
Pemerintah menyebut pengerahan hanya akan dilakukan untuk misi kemanusiaan non-tempur dan harus mendapat persetujuan otoritas Palestina. Pasukan Indonesia juga tidak diberi kewenangan melucuti senjata pihak mana pun.
Dalam rancangan mandat, pasukan internasional bertugas mengamankan perbatasan Gaza dengan Israel dan Mesir, melindungi warga sipil serta koridor bantuan, dan melatih kepolisian Palestina baru. Mereka juga akan mengawal distribusi bantuan dan material rekonstruksi, dengan hak mengambil langkah yang diperlukan sesuai hukum internasional, termasuk hukum humaniter.
Sumber: Al Jazeera, Reuters
