Ketua Biro Politik Hamas di luar negeri, Khaled Meshaal, menegaskan bahwa wacana pelucutan senjata di bawah kondisi pendudukan bukanlah jalan menuju perdamaian, melainkan skema untuk menjadikan rakyat Palestina korban yang mudah disingkirkan. Bagi Meshaal, senjata dalam konteks penjajahan bukan sekadar alat tempur, melainkan mekanisme perlindungan eksistensi.
Pernyataan itu disampaikan Meshaal dalam Forum Al Jazeera ke-17, saat ia menanggapi tekanan internasional (khususnya tuntutan Israel) agar kelompok perlawanan Palestina meletakkan senjata dengan dalih rekonstruksi dan stabilitas Gaza. Menurutnya, membahas isu senjata dalam kerangka penciptaan lingkungan aman bagi pembangunan dan bantuan kemanusiaan memang terdengar logis, namun hanya jika dilepaskan dari pemerasan politik Israel.
Meshaal menyebut, Hamas menawarkan pendekatan alternatif melalui para mediator: sebuah skema “jaminan keamanan” yang memastikan perang tidak kembali meletus antara Gaza dan Israel, tanpa harus menyerahkan senjata. Intinya, kata dia, bukan pada pelucutan, melainkan pada pengaturan, bagaimana senjata disimpan, dijaga, tidak digunakan, dan tidak dipertontonkan, selama tidak ada agresi.
Dalam kerangka itu, Hamas juga mengajukan gagasan gencatan senjata jangka panjang sebagai jaminan nyata. Meshaal menekankan bahwa sumber ancaman bukan berasal dari Gaza (wilayah yang justru dituntut untuk melucuti senjata) melainkan dari Israel sebagai kekuatan pendudukan. “Melucuti senjata rakyat Palestina,” ujarnya, “sama artinya dengan mencabut ruh mereka.”
Lebih jauh, Meshaal menyatakan keyakinannya bahwa pendekatan ini dapat diterima oleh Amerika Serikat. Ia beralasan, cara berpikir Washington yang pragmatis membuka ruang untuk memahami logika jaminan keamanan, dan pada akhirnya menekan Israel agar menerima skema tersebut. Ia mengungkapkan bahwa para mediator saat ini tengah mendiskusikan pendekatan Hamas itu secara serius dengan pihak Amerika.
Sumber: Al Jazeera
