Israel tengah melaju cepat menggambar ulang lanskap hukum dan administratif Tepi Barat yang diduduki. Bukan sekadar memperluas permukiman atau memaksakan fakta lapangan, rangkaian keputusan terbaru kabinet keamanan Israel mengangkat aneksasi ke level yang lebih dalam: institusional, legal, dan sistemik.
Sasarannya bukan hanya tanah. Kebijakan ini menghantam jantung Perjanjian Oslo, melucuti kewenangan Otoritas Palestina, dan membuka fase baru, di mana Tepi Barat dikelola seolah telah menjadi bagian dari kedaulatan Israel, tanpa pengumuman resmi, tanpa rem internasional yang efektif.
Berikut sembilan pertanyaan kunci yang menjelaskan mengapa langkah ini dinilai sebagai perubahan paling berbahaya sejak 1967:
1. Mengapa Israel menyebut keputusan ini yang terpenting sejak 1967?
Menurut Yedioth Ahronoth dan Dewan Permukiman, keputusan ini melampaui ekspansi permukiman. Ia merombak total rezim tanah, pembelian, dan pembongkaran, mengokohkan kedaulatan Israel de facto. Untuk pertama kalinya, pengelolaan tanah, kepemilikan, dan pembongkaran disatukan dalam satu administrasi Israel yang terpusat.
2. Apakah ini aneksasi terselubung?
Pakar diplomasi Dallal Erekat menilai kebijakan ini sebagai pergeseran tegas dari “pemaksaan realitas” menuju aneksasi faktual, institusional, dan legal, terutama karena mulai diterapkan di lapangan. Kepala Biro Al Jazeera Ramallah, Walid Al-Omari, menyebutnya paling berbahaya sejak 1967 karena mengakhiri otoritas hukum Palestina di Area A dan sebagian Area B.
3. Apa yang berubah dalam status hukum Tepi Barat?
Israel menggeser model pendudukan militer ke model hibrida, memperluas hukum dan institusi sipil Israel tanpa deklarasi kedaulatan, namun efektif mengunci aneksasi. Pakar Adel Shadid menegaskan, Israel berhenti “mengelola pendudukan” dan mulai menghapus status hukum Tepi Barat, memperlakukan wilayah itu sebagai “Yudea dan Samaria” di bawah hukum Israel.
4. Apakah Area A dan B masih di luar kendali Israel?
Tidak lagi. Kewenangan kini meluas hingga Area A, wilayah yang sebelumnya berada di bawah kontrol sipil dan keamanan Palestina. Artinya, kota-kota Palestina terancam pembongkaran dan penyitaan tanpa rujukan hukum Palestina.
5. Apa dampaknya pada kepemilikan tanah dan properti?
Pemindahan kewenangan tabu (pendaftaran tanah) ke administrasi sipil Israel bukan sekadar soal pembongkaran. Ini menggugurkan rujukan kepemilikan Palestina dan membuka jalan legalisasi alih tanah ke pemukim, bahkan di Area A.
6. Bagaimana peran “administrasi sipil” berubah?
Administrasi sipil (yang berada di bawah kendali Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich) bertransformasi dari badan teknis menjadi otoritas menyeluruh, dengan dalih keamanan, lingkungan, atau arkeologi untuk campur tangan di hampir semua lini.
7. Mengapa Hebron dan Qubbat Rahel jadi episentrum bahaya?
Keduanya diproyeksikan menjadi zona berkuasa penuh Israel, lengkap dengan struktur mirip otoritas kota bagi pemukim. Di Hebron, kewenangan pengelolaan Masjid Ibrahimi ditarik dari pemerintah kota dan diserahkan ke administrasi sipil; pagar, gerbang, dan langkah Yudaisasi diperketat di Kota Tua.
8. Bagaimana respons komunitas internasional?
James Moran, mantan penasihat kebijakan Uni Eropa, menilai kebijakan ini sebagai upaya terang-terangan “membunuh gagasan negara Palestina” dan menghabisi sisa Oslo. Otoritas Palestina memperingatkan: Israel bukan hanya menantang Palestina, tetapi juga tatanan hukum internasional, tanpa konsekuensi nyata.
9. Apa yang dibutuhkan sekarang?
Seruan berhenti pada kecaman. Dallal Erekat menuntut langkah resmi dan praktis dari dunia Arab dan internasional. Moran menegaskan perlunya tindakan konkret: penangguhan perjanjian dagang, larangan bisnis dengan permukiman, serta sanksi terhadap pejabat dan pelaku kekerasan pemukim.
Sumber: Al Jazeera
