Perang di Gaza bukan sekadar konflik bersenjata; ia juga menjadi cermin bagi intelektual global, memaksa mereka menilai ulang posisi moral dan profesionalnya. Dalam dunia yang dipenuhi kecepatan informasi, polarisasi, dan tekanan finansial, mendekati Gaza secara militer atau politik dianggap mudah dan klise, sementara mendekatinya sebagai “ujian etika” baru mencerminkan tantangan nyata bagi intelektual.
Transformasi Peran Intelektual
Tradisi intelektual Eropa melihat intelektual sebagai sosok kritis yang menempatkan etika di atas kepentingan kekuasaan. Jean-Paul Sartre menegaskan bahwa intelektual “tidak mewakili kubu tertentu, tetapi berkomitmen secara moral untuk menghadapi kekuasaan dan mengungkap kontradiksinya.”
Antonio Gramsci menekankan intelektual sebagai bagian dari struktur sosial yang mengekspresikan realitas, bukan alat kepatuhan. Edward Said melengkapi pandangan ini dengan menekankan jarak kritis intelektual dari negara dan institusi, serta mempertahankan legitimasi melalui penolakan terhadap dominasi kekuasaan.
Namun, sebelum perang Gaza, model ini sudah memudar. Menurut Zygmunt Bauman, intelektual kini lebih sibuk menafsirkan makna ketimbang menciptakan perubahan nyata, sementara tekanan media sosial, kebutuhan tampil, dan risiko reputasi membatasi ruang kritiknya.
Tekanan dan Risiko Berbicara
Perang Gaza mendorong munculnya pernyataan kolektif para penulis, seniman, dan akademisi, khususnya di Eropa dan Amerika Utara. Misalnya, pada 19 Oktober 2023, Artforum menerbitkan surat terbuka mendesak gencatan senjata dan perlindungan warga sipil di Gaza, yang ditandatangani ribuan profesional budaya.
Namun, beberapa minggu kemudian, pemimpin redaksi David Velasco dipecat di tengah tekanan politik, memicu gelombang protes dari komunitas artistik dan intelektual.
Fenomena serupa terjadi di organisasi seperti PEN America, di mana anggota mundur menentang sikap institusi yang dinilai gagal mengakui skala krisis kemanusiaan di Gaza. Tegang antara etika dan netralitas institusional semakin nyata.
Biaya Keheningan
Bagi mereka yang memilih diam, konsekuensinya tidak ringan. Akademisi di berbagai universitas mendapat peringatan untuk membatasi komentar publik soal Gaza, atas alasan “keamanan kampus”. Di Jerman, acara budaya dibatalkan karena menghadirkan suara Palestina atau pro-Palestina.
Selama perang, bahasa menjadi medan konflik: istilah seperti “pertahanan diri” atau “kerugian sampingan” mengaburkan tanggung jawab moral dan menormalisasi kematian warga sipil.
Judith Butler menekankan, bahasa menentukan siapa yang diratapi dan siapa yang dianggap wajar meninggal, sementara kerangka birokrasi mengubah kematian menjadi angka statistik dan pertimbangan keamanan.
Kesimpulan: Intelektual di Era Gaza
Perang Gaza menunjukkan perubahan struktural peran intelektual. Mereka tidak lagi bisa menjadi pengamat netral tanpa risiko, dan kritik kini memiliki harga tinggi. Gaza menuntut intelektual memelihara pertanyaan moral, menolak kepatuhan, dan membedakan antara solidaritas dan konformitas.
Seperti kata Edward Said, intelektual tidak ditugaskan untuk menyatukan kontradiksi, tetapi mengungkapnya. Setelah Gaza, tugas ini lebih sulit, namun semakin mendesak untuk dijalankan.
Sumber: Al Jazeera
