Situasi keamanan di selatan Jalur Gaza kembali memanas. Pendudukan Israel memperluas wilayah kendalinya di Khan Younis dan mengeluarkan perintah evakuasi segera bagi warga, dalam eskalasi lapangan yang disebut sebagai yang paling berbahaya sejak kesepakatan gencatan senjata diberlakukan. Operasi pembongkaran dan perluasan zona militer ini memperparah krisis kemanusiaan yang telah kritis, di tengah kebuntuan politik terkait pelaksanaan tahapan perjanjian.
Pelanggaran dan Perluasan “Garis Kuning”
Menteri lapangan melaporkan militer Israel, Selasa (20/1/2026), memulai pembongkaran rumah-rumah warga di Bani Suheila dan sekitarnya, timur Khan Younis. Langkah ini didahului penyebaran selebaran berbahasa Arab, Ibrani, dan Inggris di kawasan Al-Raqab yang berisi peringatan keras: wilayah tersebut berada di bawah kendali tentara dan warga diminta segera mengungsi karena nyawa mereka “dalam bahaya”.
Reuters mengutip kesaksian warga dan sumber Hamas yang menyebut pengusiran paksa ini sebagai yang pertama sejak Oktober lalu, seiring upaya tentara memperluas area kontrol. Warga menyebut perluasan dilakukan berulang, masing-masing sejauh 120–150 meter ke dalam kawasan Palestina melalui perpanjangan “garis kuning”, dan ini telah terjadi untuk keempat atau kelima kalinya sejak bulan lalu.
Di Gaza utara, tembakan dari tank Israel dilaporkan terus menghantam area tenda pengungsi di Jabalia al-Balad. Militer Israel mengklaim menargetkan “teroris” yang mendekati pasukannya, dengan dalih ancaman langsung.
Krisis Kemanusiaan Memburuk, Korban Dingin Bertambah
Perintah evakuasi terbaru memicu “kekacauan kemanusiaan akut”, kata Ismail al-Thawabta, Direktur Kantor Media Pemerintah Gaza. Ia menilai langkah tersebut bagian dari kebijakan sistematis untuk menakut-nakuti warga sipil dan memaksakan pengungsian, sekaligus menambah beban di lokasi-lokasi penampungan yang kian terbatas. Sekitar 3.000 orang terdampak langsung oleh perintah ini.
Di saat yang sama, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan wafatnya bayi Shada Abu Jarad (6 bulan) akibat cuaca dingin ekstrem. Dengan demikian, jumlah anak yang meninggal karena hipotermia musim dingin ini naik menjadi sembilan. Tragedi ini terjadi di tengah minimnya fasilitas pemanas di tenda dan pusat pengungsian, serta berlanjutnya pembatasan masuk bantuan dan perlengkapan hunian.
Data Kementerian Kesehatan Gaza mencatat, sejak gencatan senjata berlaku pada 11 Oktober lalu, sedikitnya 466 warga gugur. Total korban syahid sejak awal agresi mencapai 71.551 orang, dengan 171.372 lainnya terluka.
Ketidakpastian Politik dan Rencana Pasca-Perang
Secara politik, perbedaan pandangan terkait transisi ke tahap berikut perjanjian masih lebar. Tahap ini (menurut “rencana Trump”) mencakup pelucutan senjata Hamas, penarikan Israel dari wilayah tambahan, serta pembentukan mekanisme administrasi rekonstruksi yang didukung internasional.
Ketua Otoritas Tinggi Urusan Kabilah, Husni al-Mughni, mengungkap adanya komunikasi untuk memfasilitasi masuknya “Komite Nasional Pengelolaan Gaza” ke wilayah tersebut dalam waktu dekat. Komite yang dipimpin Ali Shaath ini merupakan satu dari empat struktur yang diusulkan dalam rencana AS untuk mengakhiri perang, dan diadopsi Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803 pada 17 November 2025, dengan mandat mengelola layanan sipil harian di Gaza di luar kerangka politik.
Al-Mughni menyebut tugas komite sangat berat di tengah kehancuran masif. Data kantor media pemerintah Gaza menunjukkan sekitar 90 persen infrastruktur sipil hancur selama dua tahun perang, sementara PBB memperkirakan biaya rekonstruksi mencapai sekitar 70 miliar dolar AS.
Sumber: Al Jazeera
