GAZA — Serangan intensif pasukan pendudukan Israel ke berbagai wilayah di Jalur Gaza terus berlanjut. Eskalasi ini memunculkan keraguan di kalangan pengamat mengenai keberlanjutan Kesepakatan Gaza, khususnya peluang masuk ke fase kedua gencatan senjata, di tengah sinyal adanya kesepahaman baru antara Washington dan Tel Aviv.
Harapan sebagian pihak sempat menguat setelah pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pertemuan tersebut digadang-gadang akan menghasilkan arah politik yang lebih jelas untuk memulai fase kedua kesepakatan Gaza. Namun, Netanyahu justru kembali ke Tel Aviv dengan pernyataan keras dan ancaman terhadap Palestina, sementara militer Israel melanjutkan penghancuran rumah dan fasilitas sipil di sepanjang wilayah perbatasan Gaza.
Mantan penasihat keamanan nasional AS, Mark Pfeifle, menilai pertemuan Trump–Netanyahu tidak menghasilkan kemajuan berarti. Ia menyebut fase kedua kesepakatan Gaza masih jauh dari realisasi. “Berdasarkan bocoran yang ada, mereka membahas tiga isu utama, namun tidak ada satu pun yang diumumkan secara terbuka,” ujar Pfeifle dalam program Masar al-Ahdats.
Pfeifle juga menyoroti isu pelucutan senjata Hamas yang kembali diangkat Trump dan Netanyahu tanpa kejelasan mekanisme. Ia meragukan transisi ke fase kedua, lantaran pemerintahan AS dinilai telah memberi keleluasaan penuh kepada militer Israel untuk bertindak di Gaza.
Pandangan serupa disampaikan pakar urusan Israel, Muhannad Mustafa. Menurutnya, Netanyahu membawa pulang “jaminan politik” dari Trump, termasuk restu untuk tidak menarik pasukan dari Gaza meski fase kedua kesepakatan dimulai. “Ada pemahaman Amerika bahwa Israel dapat terus melakukan operasi militer terhadap Hamas dan warga Palestina,” kata Mustafa.
Ia menambahkan, Israel terus melanggar gencatan senjata dengan menargetkan infrastruktur Palestina di timur garis kuning. Langkah ini, kata Mustafa, bertujuan menciptakan posisi militer permanen dan menekan arah implementasi fase kedua. Eskalasi juga meningkat setelah Hamas menyerahkan tawanan Israel dalam kondisi hidup. Mustafa memperkirakan, Israel tidak akan menarik pasukannya dari Gaza sebelum pemilu Israel mendatang.
Sementara itu, dosen konflik internasional di Institut Studi Pascasarjana Doha, Ibrahim Fraihat, menilai Trump telah menyampaikan apa yang ingin didengar Netanyahu, terutama terkait tuntutan pelucutan senjata Hamas. Namun, realitas politik di lapangan dinilainya tidak sejalan dengan hasil pertemuan tersebut. “Ada pembahasan pembentukan pemerintahan teknokrat di Gaza yang sedang dikonsultasikan dengan Otoritas Palestina,” ujarnya.
Pelucutan Senjata Jadi Batu Sandungan
Isu pelucutan senjata Hamas menjadi titik krusial. Para analis sepakat, agenda ini sarat komplikasi. Mustafa menegaskan fase kedua kesepakatan Gaza hampir mustahil dijalankan jika disyaratkan dengan pelucutan senjata perlawanan. Ia menilai Israel tengah berupaya meyakinkan AS agar mandat tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Tel Aviv.
Surat kabar Yisrael Hayom bahkan melaporkan AS dan Israel menetapkan tenggat dua bulan untuk membongkar persenjataan Hamas. “Jika Hamas tidak dilucuti, maka bola kembali ke tangan Israel dan militernya,” tulis media tersebut.
Pfeifle berpandangan, pelucutan senjata hanya mungkin dibahas jika ada keterlibatan semua pihak dan kejelasan mekanisme, yang pada akhirnya dapat membuka jalan bagi penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza.
Namun Fraihat menilai, kekuatan internasional yang diwacanakan dalam rencana AS tidak akan mampu (dan tidak akan diizinkan) terlibat langsung dalam pelucutan senjata Hamas. “Ada garis merah yang tidak boleh dilampaui,” ujarnya.
Situasi ini memperlihatkan bahwa masa depan Kesepakatan Gaza masih berada di persimpangan. Di tengah gempuran militer yang terus berlangsung, pertanyaan besar pun mengemuka: apakah diplomasi benar-benar bergerak menuju perdamaian, atau justru memberi ruang bagi eskalasi baru yang lebih luas.
Sumber: Al Jazeera
