Tiga faksi perlawanan Palestina (Hamas, Jihad Islam, dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina/PFLP) menegaskan penolakan mereka terhadap setiap bentuk campur tangan atau pengawasan asing di Gaza. Mereka menyatakan bahwa urusan pemerintahan Gaza adalah sepenuhnya hak internal rakyat Palestina.
Sikap ini disampaikan lewat pernyataan bersama pada Jumat malam, bersamaan dengan dimulainya implementasi kesepakatan gencatan senjata dan penarikan sebagian pasukan pendudukan Israel dari Jalur Gaza.
Dalam pernyataan tersebut, ketiga faksi mengapresiasi peran Qatar, Turki, dan Mesir yang ikut memediasi lahirnya kesepakatan terbaru itu. Mereka menyebut perjanjian tersebut sebagai kegagalan politik dan keamanan bagi Israel, yang sebelumnya berupaya memaksakan proyek pengusiran massal terhadap warga Gaza.
“Pembebasan ratusan tahanan perempuan dan laki-laki kami adalah bukti keteguhan perlawanan dan soliditas posisi politik Palestina,” demikian isi pernyataan itu.
Ketiga faksi meminta negara-negara mediator serta Washington untuk menjamin Israel mematuhi isi kesepakatan. Mereka juga mengapresiasi gelombang solidaritas global yang mengecam genosida dan menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan perang Israel.
Tolak Pengawasan Asing atas Gaza
Meski membuka diri terhadap dukungan internasional, ketiga faksi menegaskan garis tegas: tidak akan menerima penempatan otoritas asing apa pun di Gaza dengan dalih pengawasan atau stabilisasi keamanan.
“Kami dengan tegas menolak segala bentuk pengawasan asing. Penentuan bentuk pemerintahan di Gaza serta kerangka kerja institusionalnya adalah urusan internal Palestina yang akan diputuskan bersama oleh seluruh komponen nasional kami,” tegas mereka.
Faksi perlawanan juga menyatakan kesiapan bekerja sama dalam rekonstruksi Gaza melalui partisipasi Arab maupun internasional, selama hal itu tidak mengganggu hak rakyat Palestina atas tanah mereka dan tetap menjamin kehidupan yang bermartabat bagi warga.
Mereka menyerukan dimulainya jalur politik nasional yang bersatu bersama semua kekuatan dan faksi Palestina.
Kesepakatan antara Hamas dan Israel tercapai pada Kamis dini hari sebagai bagian dari tahap pertama rencana gencatan senjata yang diusulkan Presiden AS Donald Trump, termasuk pertukaran tahanan antara kedua pihak.
Perjanjian ini lahir setelah empat hari negosiasi tidak langsung di Sharm el-Sheikh, Mesir, dengan mediasi Turki, Mesir, dan Qatar, serta diawasi langsung oleh Amerika Serikat.
Sumber: Al Jazeera, Reuters
