Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) menyambut baik pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang berencana mengakui negara Palestina pada Juni mendatang. Langkah tersebut dinilai sebagai perkembangan penting dalam arah politik internasional terhadap hak-hak rakyat Palestina.
“Prancis sebagai negara besar dengan pengaruh politik dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, memiliki kemampuan untuk mendorong solusi yang adil dan mengakhiri pendudukan,” kata pejabat Hamas, Mahmoud Mardawi, kepada AFP.
Ia menambahkan, jika langkah ini benar-benar dilaksanakan, maka akan menjadi perubahan positif dalam posisi global terhadap perjuangan Palestina.
Dalam wawancara yang disiarkan Rabu malam di saluran “France 5”, Macron menyatakan bahwa Paris berencana menggelar konferensi bersama Arab Saudi di markas PBB di New York.
“Kita harus bergerak menuju pengakuan, dan kami akan melakukannya dalam beberapa bulan ke depan,” ujarnya, seraya menjelaskan bahwa konferensi tersebut bertujuan mewujudkan negara Palestina dan mendorong pengakuan terhadap Israel dari semua pihak yang mendukung Palestina.
Sementara itu, Israel langsung menanggapi rencana ini dengan kecaman. Menteri Luar Negeri Gideon Sa’ar menegaskan bahwa “pengakuan sepihak terhadap negara Palestina yang semu akan menjadi hadiah bagi terorisme dan penguatan bagi Hamas.”
Melalui pernyataan di platform X, ia menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak akan membawa perdamaian, keamanan, ataupun stabilitas bagi kawasan.
Sejak dimulainya perang di Gaza pasca serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, seruan internasional untuk mewujudkan solusi dua negara kian menguat. Hingga kini, sekitar 150 negara telah mengakui negara Palestina.
Pada Mei 2024, Irlandia, Norwegia, dan Spanyol resmi mengambil langkah tersebut, disusul Slovenia pada Juni. Namun, solusi dua negara tetap ditolak oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
