PALESTINA- Teroris Israel melarang Philip Lazareni, direktur Badan PBB untuk Urusan Pengungsi Palestina (UNRWA) untuk masuk ke Jalur Gaza. Larangan tersebut datang saat rakyat Gaza jadi korban perang kelaparan yang dilancarkan teroris Israel.
Lazareni berencana menuju ke Rafah pada Senin (18/3/2024). Namun ia diberitahu satu jam sebelumnya bahwa tidak diizinkan masuk, sementara kelaparan mengancam di utara Gaza.
Anadolu Agency melaporkan dari Lazareni – setelah konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry di Kairo – bahwa “otoritas Israel menolak saya masuk ke Gaza,” sementara Shoukry mengatakan “untuk menjadi jelas, pemerintah Israel yang melarangnya, bukan Mesir, dan ini merupakan sikap yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pejabat PBB.”
Shoukry menegaskan pentingnya kelanjutan kerja lembaga tersebut dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap rakyat Palestina, sambil memperingatkan komunitas internasional tentang bahayanya lenyapnya lembaga tersebut, sementara belum ada tanggapan langsung dari Israel mengenai pelarangan pejabat PBB untuk masuk hingga saat ini.
Lazareni juga menulis di platform Twitter “Pada hari di mana data baru tentang kelaparan di Gaza muncul, otoritas Israel menolak masuk saya,” menunjukkan bahwa kunjungannya bertujuan untuk meningkatkan operasi bantuan kemanusiaan di wilayah tersebut.
Lazareni mengatakan bahwa PBB telah membayar “harga yang mahal” di Gaza, merujuk pada lebih dari 150 fasilitas yang dihancurkan oleh lembaga tersebut dan kematian 400 orang serta luka-luka lebih dari seribu orang lain yang berusaha mencari perlindungan kepada PBB.
Sementara itu, Direktur Komunikasi UNRWA, Juliette Touma, mengatakan kepada Reuters bahwa Lazareni telah mengunjungi Gaza sebanyak 4 kali sejak dimulainya perang pada 7 Oktober tahun lalu dan dalam kesempatan-kesempatan sebelumnya, dan dia menegaskan “Kami siap untuk berangkat pagi ini dengan pesawat Mesir dari Kairo ke Al-Arish.”
Sebelumnya, lembaga tersebut telah dihadapkan pada tuduhan Israel terlibatnya 12 dari stafnya, yang berjumlah 13 ribu di Gaza, dalam serangan pada 7 Oktober tahun lalu (Operasi Badai Kebangkitan), yang mendorong banyak negara untuk menangguhkan pendanaan mereka atas dasar tuduhan-tuduhan tersebut dalam konteks kemanusiaan yang sangat memprihatinkan di wilayah tersebut.
Pada awal bulan ini, UNRWA menuduh Israel melakukan penyiksaan terhadap sejumlah stafnya yang ditahan karena perang yang dilancarkan Israel terhadap wilayah tersebut, dan lembaga tersebut memastikan – dalam pernyataan – bahwa stafnya telah menceritakan “peristiwa mengerikan selama penahanan dan interogasi mereka oleh otoritas Israel.”
Sumber: Al Jazeera, Anadolu Agency
