PALESTINA — Tanpa publikasi resmi dan terkesan luput dari perhatian publik, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama Menteri Pertahanan Yisrael Katz dilaporkan telah menyetujui dimulainya proyek rekonstruksi di wilayah timur Rafah, Jalur Gaza.
Laporan Radio Militer Israel (Galei Tzahal) mengungkapkan bahwa keputusan strategis tersebut sejatinya telah diambil sejak dua pekan lalu secara tertutup. Langkah senyap ini berjalan beriringan dengan keputusan pengerjaan dan pengerahan Pasukan Internasional ke Jalur Gaza.
Menurut laporan media militer tersebut, proyek rekonstruksi ini mencakup pembangunan infrastruktur dasar di kawasan yang dinamai “Rafah Hijau” (Green Rafah). Israel berdalih, rekontruksi itu bertujuan mendirikan pemukiman baru bagi warga Palestina yang berada di luar jangkauan kendali Hamas, di bawah pengawasan langsung Pasukan Multinasional.
Kontraktor Lokal dan Pemindaian Keamanan Lengkap
Koresponden Radio Militer Israel yang mengutip sumber-sumber keamanan menyebutkan bahwa para kontraktor serta tenaga kerja yang diterjunkan di lapangan merupakan warga Palestina asal Gaza.
Namun, mereka harus terlebih dahulu melewati tahapan pemindaian keamanan (security clearance) yang amat ketat oleh badan intelijen dalam negeri Israel, Shin Bet (Shabak), sebelum diizinkan memasuki kawasan yang dikenal sebagai “Garis Kuning” (Yellow Line).
Garis Kuning merupakan batasan demarkasi tempat pasukan militer Israel menyebarkan pos-pos pertahanannya di dalam Jalur Gaza sesuai ketentuan skema gencatan senjata.
Sumber keamanan menambahkan, para kontraktor dan pekerja diperkirakan mulai memasuki lokasi proyek dalam beberapa pekan ke depan untuk mengawali pekerjaan pengerukan tanah, instalasi jaringan listrik, pasokan air bersih, hingga sistem pembuangan limbah.
Meski demikian, level kepemimpinan politik Israel hingga saat ini belum mengizinkan masuknya rumah kontainer (caravan) maupun struktur bangunan prefabrikasi ke area proyek tersebut, setidaknya sampai November 2026.
Merespons kabar yang disiarkan Radio Militer, Menteri Transportasi Israel Miri Regev menegaskan bahwa Tel Aviv memang berencana merekonstruksi Gaza. Menurutnya, proses tersebut dapat dimulai di area mana pun yang telah dinyatakan bersih dari persenjataan (demilitarized zone).
“Kami tidak akan menarik diri dari Gaza maupun Lebanon sebelum militerisasi Hamas dan Hizbullah benar-benar dilucuti,” ujar Regev.
Bayang-Bayang Perang dan Pelanggaran Gencatan Senjata
Hingga saat ini, tentara pendudukan Israel masih menguasai sekitar 70 persen wilayah Jalur Gaza. Penguasaan ini terjadi menyusul invasi militer berkepanjangan yang menurut data resmi otoritas Palestina telah menelan korban jiwa sedikitnya 73.384 warga Palestina dan melukai lebih dari 174 ribu orang lainnya.
Di sisi lain, Dewan Perdamaian (Peace Council) bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengumumkan pada 31 Juli lalu bahwa Hamas telah menyetujui kerangka peta jalan (roadmap) untuk mengimplementasikan fase berikutnya dari kesepakatan penarikan garis perang. Rencana ini mencakup penarikan bertahap pasukan Israel serta pengumpulan dan penyimpanan persenjataan kelompok perlawanan tersebut.
Pada hari yang sama, Hamas menegaskan bahwa penghentian pembunuhan terhadap warga sipil Palestina dan pengakhiran agresi militer Israel merupakan syarat mutlak sebelum melangkah ke fase kedua perjanjian, termasuk penetapan alur dan tenggat waktu kesepakatan secara mengikat.
Kendati kesepakatan gencatan senjata telah berlaku resmi sejak 10 Oktober 2025, Israel dilaporkan terus melancarkan pelanggaran harian di lapangan. Rentetan pelanggaran tersebut diestimasi telah mengakibatkan 1.254 warga Palestina gugur dan 4.121 orang lainnya luka-luka.
Gencatan senjata itu sendiri merujuk pada 20 poin rencana yang digagas Presiden Trump untuk menghentikan perang di Gaza. Poin utama kesepakatan mencakup pembebasan para tawanan perang dari kedua belah pihak, pelucutan senjata Hamas, penarikan bertahap militer Israel, pembentukan pemerintahan teknokratis di Gaza, serta pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force).
*Diolah dari Al-Jazeera dan Media Israel.
