Indonesia menegaskan rencana keterlibatan dalam pasukan stabilisasi internasional di Gaza murni bersifat kemanusiaan. Pemerintah memastikan personel tidak menjalankan operasi tempur dan tidak akan dilibatkan dalam pelucutan senjata kelompok perlawanan Palestina. Di saat yang sama, militer Indonesia mulai menyusun jadwal kesiapan pengiriman pasukan.
Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan partisipasi hanya mungkin dilakukan berdasarkan keputusan nasional dan mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 tahun 2025, dengan tetap berpegang pada politik luar negeri bebas aktif dan hukum internasional.
Ruang gerak pasukan disebut “terbatas dan terikat aturan ketat” sesuai batasan nasional yang telah disepakati dengan komando pasukan stabilisasi internasional.
Dua belas pembatas keterlibatan
Pemerintah menetapkan 12 syarat utama:
- Misi non-tempur dan tidak terlibat pelucutan senjata
- Fokus kemanusiaan: perlindungan warga sipil, bantuan kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan polisi Palestina
- Tidak terlibat konfrontasi dengan pihak bersenjata mana pun
- Penggunaan kekuatan hanya untuk bela diri dan sangat terbatas
- Area operasi terbatas di Gaza sebagai bagian dari wilayah Palestina
- Wajib persetujuan otoritas Palestina
- Menolak perubahan demografi dan pengusiran paksa
- Menghormati kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri
- Partisipasi dapat dihentikan kapan saja bila mandat menyimpang
- Tetap mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara
- Kehadiran pasukan tidak berarti pengakuan atau normalisasi politik dengan pihak mana pun
- Seluruh operasi tunduk pada hukum internasional dan aturan pelibatan
Agenda diplomasi dan forum perdamaian
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri pertemuan pertama Dewan Perdamaian di Amerika Serikat pada 19 Februari 2026. Pemerintah menyebut kehadiran itu sebagai upaya memperjuangkan kepentingan Palestina, terutama rekonstruksi Gaza dan dukungan politik sesuai aspirasi publik Indonesia.
Jadwal kesiapan pasukan
Menurut TNI, sekitar 1.000 personel diproyeksikan siap berangkat awal April 2026, sementara total 8.000 personel ditargetkan siap paling lambat akhir Juni 2026. Namun keputusan pengiriman tetap menunggu persetujuan politik pemerintah.
Militer menegaskan rencana tersebut masih tahap persiapan. Bahkan, jumlah pasukan Indonesia dalam skenario penuh disebut bisa mencapai 20 ribu personel — tetapi belum ada keputusan final mengenai waktu keberangkatan.
Sumber: Al Jazeera
