Spirit of Aqsa, Jakarta- Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, menegaskan, Hamas sama sekali tidak bisa disebut sebagai teroris. Hal itu menanggapi narasi negatif yang ditujukan kepada kelompok tersebut.
“Kita tak bisa menyebut Hamas teroris. Serbuan Hamas atas Israel adalah akibat penyerangan pendudukan Israel yang terus-menerus terhadap Masjid Al-Aqsa, aneksasi atas tanah warga Palestina, provokasi sentimen anti-Palestina, yahudisasi yang terus meluas, dan blokade dan isolasi Jalur Gaza sejak 2006 yang menyebabkan krisis kemanusiaan yang sangat parah. Ini gambaran umumnya,” kata Fadli Zon dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (10/10/2023).
Waketum Partai Gerindra ini menyinggung kejahatan Israel sepanjang 2023. Ia menilai saat itu dunia internasional, termasuk PBB, bergeming atas penyerbuan Israel ke Palestina.
“Jangan lupa bahwa menurut PBB, sejak awal 2023, Israel telah membunuh hampir 300 warga Palestina di Tepi Barat. Demikian juga provokasi penyerbuan sekitar 4.000 pemukim Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa sepanjang Juni lalu. Namun sayang, dunia internasional tak melakukan langkah konkret apa pun, termasuk PBB. Ini penting untuk diingatkan,” kata dia.
Fadli Zon meminta komunitas internasional untuk berintrospeksi setelah kejadian Hamas ke Israel. Menurutnya kondisi yang berlangsung saat ini merupakan dampak kejahatan Israel yang dilakukan ke Palestina secara terus menerus.
“Saya menekankan bahwa apa yang tengah terjadi sekarang jelas-jelas sinyal dari kegagalan komunitas internasional termasuk PBB, negara-negara besar, dan lemahnya penegakan tatanan dunia berbasis aturan. Selama ini, berbagai kejahatan Israel seperti dibiarkan komunitas global termasuk PBB. Resolusi-resolusi PBB dilanggar terus-menerus oleh Israel,” ujar Fadli.
“Maka tak mengherankan rakyat Palestina di Gaza menggunakan hak perlawanannya untuk kembali ke tanah airnya. Ini seperti para pejuang kita dahulu melawan penjajah Belanda. Rakyat Palestina merasakan ketidakadilan global,” sambungnya.
Legislator Komisi I DPR bidang pertahanan dan uar negeri itu menilai situasi kekerasan Israel di Jalur Gaza saat ini merupakan momentum semua pihak. Menurutnya semua pihak mesti melihat akar permasalahan dari kasus tersebut.
“Ini momentum bagi PBB untuk melihat apakah sudah secara adil dalam menangani konflik Palestina Israel. Ini momentum bagi bangsa Palestina untuk bersatu. Ini juga membuktikan bahwa normalisasi dengan Israel ternyata tidak meredakan kekerasan-kekerasan yang dilakukan Israel. Ini momentum bagi kita semua untuk melihat akar masalah konflik tersebut yaitu penjajahan dan kekerasan Israel serta lemahnya penegakan hukum internasional di sana. Yang paling mendesak adalah ini momentum mencabut isolasi dan blokade Jalur Gaza yang sudah berlangsung sejak 2006,” ungkapnya.
Fadli Zon menyayangkan respons beberapa negara Barat yang cenderung berpihak ke Israel. Menurutnya negara Barat seperti Inggris hingga Amerika Serikat harus bersikap netral.
“Respons yang ditunjukkan beberapa negara besar seperti AS dan Inggris sangat pro-Israel. Ini tentu saja tak akan menyelesaikan akar masalah. Jika ingin menurunkan tensi konflik di sana, negara-negara besar harus bersikap adil dan netral,” saran Fadli.
“Kita akan terus memberikan dukungan kepada Palestina, termasuk di Sidang Umum Parlemen Dunia di Luanda, Angola, 23 Oktober mendatang. Kita akan meminta dunia bersikap adil dan objektif terhadap bangsa Palestina,” pungkas dia.
