JAKARTA — Kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza nyatanya belum menghentikan laju genosida yang dilancarkan militer Penjajah Israel selama tiga tahun terakhir. Di lapangan, warga sipil Palestina masih terus berhadapan dengan serangan mematikan sekaligus krisis kemanusiaan yang kian memburuk seiring masuknya musim dingin.
Fakta di balik rapuhnya gencatan senjata itu dibeberkan Ketua Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban (YPSP), Dr. Ahed Abu Al Atha (Abu Malik), dalam sebuah diskusi Kepalestinaan di Jakarta, Jumat (20/11). Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa perang sejatinya tidak pernah berhenti sejak pecah pada 7 Oktober, bahkan setelah gencatan senjata resmi diberlakukan pada Oktober tahun lalu.
Menurut catatan yang disampaikan Abu Malik, sejak gencatan senjata diumumkan hingga hari ini, sedikitnya 1.660 warga Palestina gugur sebagai syuhada. Dari jumlah tersebut, 544 di antaranya merupakan anak-anak yang menjadi target serangan Israel. Pada periode yang sama, sekitar 6.000 warga mengalami luka-luka dan 223 lainnya ditangkap secara sewenang-wenang.
“Meski ada pengumuman gencatan senjata, penjajah Israel tercatat telah melakukan lebih dari 630 kali pelanggaran,” ungkap Dr. Ahed.
Jika dihitung sejak 7 Oktober, total korban jiwa di Jalur Gaza kini telah melampaui 76 ribu syuhada.
Pelanggaran serupa juga menyasar akses kemanusiaan di perlintasan Rafah. Sesuai butir kesepakatan gencatan senjata, pintu perlintasan itu semestinya dibuka untuk memfasilitasi keberangkatan 42.600 pasien yang membutuhkan perawatan medis ke luar Gaza.
Namun, akibat ketidakpatuhan Israel, baru 15.600 pasien yang diizinkan melintas. Hingga kini, masih ada 25.000 pasien yang tertahan di Gaza dan terancam nyawanya karena dilarang bepergian untuk berobat.
Tenda Kebanjiran dan Sorotan ke Dewan Perdamaian
Kondisi warga Gaza kian terjepit setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut pekan lalu. Memasuki musim dingin, lebih dari 70 ribu tenda pengungsian terendam banjir.
Akibatnya, lebih dari 1,5 juta warga terpaksa terlunta-lunta tanpa tempat bernaung yang layak karena Israel terus memblokir masuknya perlengkapan musim dingin, tenda baru, maupun hunian sementara (mobile home).
Berbagai penderitaan tersebut seharusnya ditangani oleh Dewan Perdamaian (Peace Council) yang dibentuk untuk memulihkan kehidupan warga Gaza. Namun, rakyat Palestina justru melihat lembaga itu gagal menjalankan mandatnya.
“Sayangnya, kami sebagai rakyat Palestina mendapati Dewan Perdamaian justru bekerja sama dengan penjajah Israel dalam memperpanjang penderitaan warga Gaza, bahkan memfasilitasi operasi militer mereka,” tegas Abu Malik.
Dia menyoroti ketidakmampuan Dewan Perdamaian untuk memasukkan komite administratif yang bertugas mengelola tata kelola Gaza, serta kegagalan menghentikan pembunuhan harian terhadap perempuan dan anak-anak. Atas dasar itu, Dr. Ahed mendesak masyarakat internasional segera mengambil sikap tegas dan memaksa Dewan Perdamaian agar berpihak pada pemenuhan hak-hak rakyat Palestina.
Peran Strategis Persatuan Jurnalis Indonesia
Melihat agresi Israel yang terus berlangsung (baik di Jalur Gaza, Tepi Barat, maupun penodaan harian terhadap Masjid Al-Aqsa di Yerusalem) Ketua YPSP itu menyambut baik inisiatif pembentukan Persatuan Jurnalis Indonesia (Ittihad Shahafiyyi Indonesia).
Aliansi ini dinilai krusial untuk mengawal pemberitaan serta mengangkat penderitaan bangsa Palestina agar kejahatan kemanusiaan Israel tidak luput dari sorotan dunia.
Ke depan, wadah para jurnalis di Tanah Air ini diharapkan mampu mengemban tugas besar untuk mengisolasi kebijakan kriminal Israel terhadap perempuan dan anak-anak di Gaza. Abu Malik pun mengajak lebih banyak insan pers di Indonesia untuk bergabung memperkuat barisan tersebut.
“Kami menyambut baik langkah yang diberkahi ini dan berterima kasih kepada seluruh rekan jurnalis yang hadir. Jumlahnya harus terus bertambah agar aliansi ini benar-benar menjadi kekuatan yang membongkar seluruh kebijakan penjajah,” pungkasnya.










