JAKARTA — Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Wilayah Pendudukan Palestina, Francesca Albanese, mengajak masyarakat Indonesia menggunakan kekuatan ekonomi untuk menekan Israel. Salah satu caranya adalah memboikot produk dan layanan perusahaan yang dinilai terafiliasi atau mendukung tindakan Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza.
Albanese menilai besarnya populasi Indonesia merupakan modal penting untuk membangun tekanan ekonomi. Bahkan, menurut dia, gerakan boikot yang melibatkan sebagian kecil masyarakat saja berpotensi menimbulkan dampak signifikan bagi perusahaan-perusahaan yang menjadi sasaran.
Ia mencontohkan sejumlah merek global, seperti Airbnb, Coca-Cola, McDonald’s, dan Zara. Jika konsumen secara kolektif menghentikan pembelian produk atau penggunaan layanan perusahaan-perusahaan tersebut, tekanan ekonomi yang muncul dapat menjadi instrumen untuk mendorong perubahan.
“Di Pulau Jawa ada lebih dari 200 juta jiwa. Jika sepersepuluh dari populasi di Jawa tidak menggunakan Airbnb, tidak minum Coca-Cola, tidak membeli makanan di restoran cepat saji McDonald’s, atau tidak membeli baju di toko Zara, dampaknya pasti akan luar biasa,” kata Albanese dalam diskusi publik di Graha Bhakti Budaya (GBB), Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Rabu malam, 21 Oktober 2026.
Menurut Albanese, upaya menekan Israel tidak seharusnya hanya mengandalkan jalur diplomasi dan politik. Masyarakat juga memiliki ruang untuk bertindak melalui keputusan ekonomi sehari-hari, terutama terhadap perusahaan yang dinilai memperoleh keuntungan dari situasi di wilayah pendudukan Palestina.
Ia mengakui sejumlah negara telah menerapkan boikot dan sanksi terhadap Israel. Namun, Albanese menilai langkah tersebut perlu diperluas melalui keterlibatan masyarakat agar tekanan yang dihasilkan tidak berhenti pada kebijakan pemerintah.
“Kalau kita ingin mencari solusi, kita melihat banyak negara melakukan boikot dan memberikan sanksi kepada Israel. Tapi sebenarnya, kita juga bisa mengubah sistem yang berlaku saat ini,” ujarnya.
Albanese meyakini solidaritas yang diwujudkan melalui tindakan bersama dapat memperbesar tekanan terhadap perusahaan atau entitas yang dinilai mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat Palestina.
“Kami yakin ini adalah masalah yang kita hadapi. Kalau kita bekerja sama, bersatu padu, kita bisa membuat perubahan. Kami yakin sekali,” kata dia.
Ia mengingatkan bahwa gerakan tersebut tidak akan mencapai hasil maksimal jika berjalan sendiri-sendiri. Menurut Albanese, masyarakat perlu menyatukan gagasan sekaligus mengambil langkah konkret agar tekanan ekonomi yang dibangun memiliki jangkauan lebih luas.
“Tetapi bukan hanya bekerja sama, kita harus berpikir bersama-sama, mengambil tindakan bersama-sama. Jangan sebagian-sebagian saja,” tuturnya.
Industri Militer hingga Pariwisata Jadi Sorotan
Albanese juga menyoroti hubungan ekonomi dan politik yang, menurut dia, turut menopang keuntungan dari pendudukan Israel di Palestina, termasuk di Jalur Gaza.
Ia menyebut industri militer, energi, dan pariwisata sebagai sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian. Sektor-sektor tersebut, kata dia, dapat terhubung dengan jaringan kerja sama ekonomi dan politik yang berkaitan dengan situasi di wilayah pendudukan Palestina.
“Lalu juga ada persekutuan atau kerja sama ekonomi dan politik untuk hal-hal tertentu. Contohnya, ini terjadi di industri militer, energi, dan juga pariwisata. Bahkan, sektor pariwisata bisa juga menerapkan model seperti ini,” ujar Albanese.
Menurut dia, keterlibatan berbagai sektor ekonomi perlu dicermati karena aktivitas bisnis tertentu dinilai dapat memberikan keuntungan di tengah pendudukan Israel di Gaza.
“Dan semua hal tersebut bisa mendapatkan keuntungan akibat pendudukan Israel di Gaza. Jadi, Israel benar-benar menggunakan semua sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan keuntungan bagi mereka,” katanya.
Karena itu, Albanese memandang keputusan konsumen untuk membeli atau tidak membeli suatu produk, serta menggunakan atau menghentikan penggunaan layanan tertentu, sebagai salah satu instrumen tekanan. Ia mendorong masyarakat memperhatikan keterkaitan perusahaan dengan situasi di Palestina sebelum menentukan pilihan konsumsi.
Indonesia Dinilai Bisa Memimpin Gerakan Boikot
Albanese menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin kampanye solidaritas ekonomi bagi Palestina. Selain ditopang jumlah penduduk yang besar, Indonesia memiliki komunitas pendukung Palestina yang aktif dan telah menunjukkan solidaritas selama bertahun-tahun.
Menurut dia, modal sosial tersebut dapat dikembangkan menjadi gerakan yang lebih terorganisasi, sehingga dukungan terhadap Palestina tidak hanya berhenti pada pernyataan solidaritas.
“Nah, jika kita melakukan ini, ini luar biasa. Kita bisa memimpin kampanye ini. Karena di sini komunitasnya sangat aktif dan Indonesia merupakan negara yang kuat,” ujarnya.
Albanese kemudian mengingat kembali kunjungannya ke Indonesia sekitar 2015 atau 2016. Saat itu, ia melihat bendera Palestina berkibar di berbagai daerah, termasuk Aceh dan Lombok.
“Dan saya ingat mungkin ketika itu tahun 2015, 2016 ke Indonesia, saya lihat banyak bendera Palestina dikibarkan di Aceh, di Lombok, di mana-mana,” katanya.
Bagi Albanese, pemandangan tersebut menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat Indonesia terhadap perjuangan Palestina telah tumbuh sejak lama. Pada periode itu, rakyat Palestina juga telah mengalami penderitaan akibat tindakan Israel.
“Dan pastinya tahun itu juga, periode itu, Palestina sudah mengalami penderitaan dari Israel, tetapi kesadaran itu sudah muncul di Indonesia,” ujarnya.
Ia kembali menekankan bahwa besarnya jumlah penduduk Indonesia dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila masyarakat bergerak secara kolektif. Tekanan tidak harus selalu datang melalui keputusan politik tingkat tinggi, tetapi juga dapat dibangun dari pilihan jutaan konsumen.
“Dan di sini kita harus sadar bahwa kita bisa melakukan tekanan finansial. Dan jumlah Anda itu besar sekali! Kita bisa memberikan tekanan tersebut,” kata Albanese.
Selain mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kampanye boikot, Albanese meminta publik mendorong para pemangku kebijakan di berbagai tingkatan pemerintahan, baik nasional maupun daerah, agar mengambil langkah yang mendukung upaya tersebut.
Ia menilai kombinasi antara gerakan masyarakat, tekanan ekonomi, dan kebijakan pemerintah dapat memperkuat upaya mendorong perubahan terhadap sistem yang dinilai menopang pendudukan Israel di Palestina.
