KAIRO — Sejumlah faksi Palestina, termasuk Fatah dan Hamas, menggelar dialog intensif di Kairo, Mesir, dalam beberapa hari terakhir. Pertemuan yang juga melibatkan Jihad Islam Palestina dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) itu menghasilkan kesepahaman untuk menata kembali institusi nasional Palestina dan membangun strategi bersama menghadapi kebijakan Israel.
Dialog tersebut berlangsung di bawah mediasi pemerintah Mesir. Tujuannya membangun landasan bersama untuk merumuskan strategi nasional yang menyeluruh dalam menghadapi upaya genosida dan pengusiran warga Palestina oleh Israel, sekaligus membenahi institusi nasional melalui mekanisme demokratis dan konsensus antarfaksi.
Namun, situasi politik dan keamanan yang sensitif membayangi pertemuan itu. Delegasi Hamas dan sejumlah faksi Palestina tiba di Kairo di tengah pengamanan ketat pemerintah Mesir. Kekhawatiran juga muncul setelah berulang kali ada ancaman Israel untuk menargetkan para pemimpin Hamas di luar negeri, termasuk Zaher Jabarin, kepala delegasi perundingan Hamas sekaligus pimpinan biro politik gerakan tersebut di Tepi Barat.
Fatah dan Hamas Bicara Persatuan
Dalam wawancara khusus dengan Al Jazeera Net, Jabarin menyebut dialog di Kairo sebagai proses nasional yang serius dan bertanggung jawab. Pembicaraan dimulai antara Hamas, Fatah, dan faksi-faksi lainnya untuk membangun kesepahaman mengenai program nasional bersama serta kemitraan politik yang nyata.
Menurut dia, kemitraan tersebut harus bertumpu pada pembentukan institusi nasional yang demokratis dan berdasarkan kesepakatan bersama. Pemilihan umum, kata Jabarin, menjadi pintu utama untuk membentuk institusi resmi Palestina.
Sekretaris Komite Sentral Fatah, Jibril Rajoub, juga menilai pertemuan di ibu kota Mesir berlangsung dalam suasana positif. Ia mengatakan seluruh pihak menunjukkan keinginan bersama untuk mencari mekanisme konkret dan objektif guna mewujudkan persatuan wilayah, rakyat, dan sistem politik Palestina.
Rajoub menjelaskan, kesepahaman yang dibangun bersama Mesir mencakup tiga persoalan utama: program politik Palestina, bentuk perjuangan atau konfrontasi dengan Israel, serta identitas negara Palestina di masa depan dan sistem politiknya.
Ia menegaskan pemilihan umum merupakan jalan untuk mewujudkan kehendak rakyat sekaligus memperbarui legitimasi lembaga-lembaga politik Palestina.
Rajoub menambahkan, pertemuan dengan delegasi Hamas merupakan bagian dari dinamika diplomatik yang melibatkan pihak-pihak Palestina, negara-negara kawasan, dan aktor internasional, dengan dukungan strategis Mesir.
Masa Depan Organisasi Pembebasan Palestina
Di tengah upaya membangun persatuan, masa depan sistem politik Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menjadi salah satu pokok pembahasan.
Rajoub menggambarkan sistem politik Palestina saat ini mengalami “kelumpuhan strategis”. Menurut dia, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan langkah darurat, tetapi membutuhkan visi menyeluruh untuk membenahi kepemimpinan dan institusi politik.
Ia menekankan semua faksi perlu mengakui dan menghormati komitmen yang telah dibuat PLO. Komitmen itu, menurut Rajoub, menjadi dasar bagi pengakuan internasional terhadap hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara sendiri.
Jabarin sejalan dengan pandangan mengenai perlunya membangun institusi resmi Palestina. Ia mengatakan Hamas dan Jihad Islam telah menyatakan secara terbuka keinginan untuk menjadi bagian dari PLO, sehingga seluruh faksi dapat ikut memikul tanggung jawab dan terlibat dalam pengambilan keputusan.
Jabarin kembali menegaskan bahwa pemilihan umum harus menjadi pintu utama pembentukan institusi resmi Palestina. Ia juga mengingatkan adanya pihak-pihak internasional yang tidak menginginkan persatuan Palestina dan berupaya menghalangi kemitraan politik antarfaksi.
Karena itu, menurut dia, berbagai hambatan harus disingkirkan agar proses tersebut dapat berjalan.
Hamas dan Fatah Klaim Siap Mengakhiri Perpecahan
Mengenai keseriusan rekonsiliasi dan upaya mengatasi perselisihan lama, Rajoub mengatakan Fatah telah mengambil keputusan untuk membangun kemitraan serta menyelaraskan pemahaman politik dan perjuangan nasional.
Ia juga mengapresiasi dokumen yang diajukan delegasi Hamas dalam pertemuan di Kairo. Rajoub menilai dokumen tersebut dapat menjadi landasan untuk menyusun strategi dan peta jalan bersama.
“Apa yang disampaikan delegasi Hamas dalam pertemuan menjadi dasar untuk membangun strategi dan peta jalan,” ujar Rajoub. Ia menyatakan optimistis kedua gerakan dapat mengatasi perbedaan dan melanjutkan proses persatuan.
Sementara itu, Jabarin membantah anggapan bahwa hubungan Hamas dan Fatah telah terputus. Menurut dia, komunikasi antara kedua gerakan terus berlangsung.
Ia juga menolak penggunaan istilah konsesi untuk menggambarkan kompromi antarfaksi Palestina. Jabarin mengatakan pembicaraan dilakukan secara bertanggung jawab dengan mengutamakan kepentingan rakyat.
“Hamas sepenuhnya siap mengakhiri segala perselisihan. Tangan kami tetap terbuka, dan kami telah menunjukkan fleksibilitas untuk membentuk satu kesatuan Palestina,” kata Jabarin.
Rajoub turut memuji sikap Sekretaris Jenderal Jihad Islam Palestina, Ziyad al-Nakhalah, dalam pertemuan pendahuluan dialog nasional di Kairo. Menurut Rajoub, al-Nakhalah menunjukkan keberanian dan tanggung jawab nasional dengan menyatakan tidak memiliki keberatan terhadap gagasan dan rancangan yang diajukan pada tahap ini.
Peringatan Ledakan Konflik di Tepi Barat
Dalam pembahasan mengenai tiga tahun sejak operasi Badai Al-Aqsa dan satu tahun setelah Perjanjian Sharm el-Sheikh, Jabarin mengatakan perlawanan Palestina telah menunjukkan fleksibilitas dan menghilangkan berbagai alasan yang selama ini digunakan Israel untuk membenarkan serangannya.
Ia menuduh Israel terus melakukan pembunuhan terhadap warga Palestina, mengancam Masjid Al-Aqsa, memperluas permukiman, dan menindas tahanan Palestina. Kini, menurut Jabarin, tanggung jawab berada di tangan para mediator, negara-negara penjamin, dan masyarakat internasional untuk menekan Israel.
Rajoub menyoroti skala bencana kemanusiaan di Gaza. Ia menyebut sekitar 12 persen penduduk Gaza telah menjadi syahid, terluka, atau ditawan, sementara 85 persen infrastruktur hancur. Ia juga menyatakan 22 ribu anak telah menjadi syahid.
Rajoub mengkritik keputusan Hamas melancarkan serangan pada 7 Oktober 2023 dengan mengatakan gerakan itu seharusnya mempertimbangkannya secara matang. Namun, ia menegaskan kritik tersebut tidak menghapus tanggung jawab penuh Israel atas kejahatan genosida.
Ia juga menyampaikan peringatan keras mengenai situasi di Tepi Barat. Tekanan yang terus meningkat terhadap warga Palestina, kata Rajoub, berpotensi memicu ledakan konflik baru.
“Saya menegaskan sekaligus memperingatkan sejak dini: jika tekanan di Tepi Barat terus berlanjut, ledakan konflik pasti akan terjadi,” ujarnya.
Mesir Dorong Konferensi Dialog Nasional
Jabarin dan Rajoub sama-sama mengapresiasi peran Mesir dalam memfasilitasi dialog antarfaksi Palestina.
Rajoub mengatakan kesepahaman yang dicapai merupakan hasil upaya dan koordinasi dengan pemerintah Mesir. Saat ini, pemerintah Mesir tengah mengevaluasi hasil pertemuan sebagai persiapan untuk mengundang secara resmi berbagai faksi Palestina dan menentukan jadwal konferensi dialog nasional yang menyeluruh.
Jabarin menyampaikan apresiasi atas koordinasi berkelanjutan dengan Mesir, yang dipimpin langsung oleh Presiden Abdel Fattah el-Sisi dan Kepala Dinas Intelijen Umum Mesir, Menteri Hassan Rashad. Ia juga menyebut komunikasi dengan Turki dan Qatar sebagai bagian dari upaya diplomatik tersebut.
Secara khusus, Jabarin menilai sikap strategis Mesir berperan mencegah rencana pengusiran warga Palestina dari Jalur Gaza, meskipun Mesir harus menanggung konsekuensi besar akibat sikap tersebut.
Dalam pernyataannya, Hamas mengonfirmasi bahwa delegasi perundingannya yang dipimpin Zaher Jabarin telah menyelesaikan putaran dialog nasional di Kairo dalam beberapa hari terakhir. Gerakan itu menyatakan seluruh pihak sepakat melanjutkan pembicaraan hingga tercapai kesepahaman bersama.
Meski suasana dialog disebut positif, sejumlah persoalan mendasar masih menanti penyelesaian. Bentuk perjuangan menghadapi Israel, pembaruan legitimasi kepemimpinan, masa depan PLO, dan pelaksanaan pemilihan umum akan menjadi ujian bagi kesepakatan yang sedang dibangun. Pada saat yang sama, peringatan Rajoub mengenai kemungkinan ledakan konflik di Tepi Barat menunjukkan bahwa upaya menyatukan kekuatan politik Palestina berlangsung di tengah situasi yang tetap rawan.
Sumber: Al Jazeera.
