GAZA — Delapan bulan setelah dibentuk sebagai kerangka internasional untuk mengawasi masa transisi di Jalur Gaza, Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) kini menghadapi pertanyaan serius tentang hasil kerjanya. Tujuan yang diumumkan sejak awal belum terlihat terwujud, sementara pelanggaran Israel terus berlangsung, warga Palestina terus berjatuhan sebagai syuhada, dan rekonstruksi Gaza belum juga dimulai.
Kritik terhadap badan yang dibentuk atas inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu semakin menguat. Hamas menilai sikap diam BoP dan perwakilannya, Nikolay Mladenov, terhadap pelanggaran Israel serta pengingkaran kesepakatan gencatan senjata justru membuka ruang bagi berlanjutnya kekerasan di Gaza.
Dalam evaluasi terhadap kinerja BoP, Euro-Mediterranean Human Rights Monitor menyatakan lembaga itu gagal mencapai tujuan yang dijanjikan setelah delapan bulan bekerja. Upaya menghentikan genosida, mengatasi kelaparan, dan memperbaiki kondisi kemanusiaan di Gaza belum menunjukkan hasil yang berarti.
Organisasi hak asasi manusia itu menilai kesenjangan antara janji yang disampaikan kepada publik dan kenyataan di lapangan menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana BoP menjalankan mandat yang menjadi alasan pembentukannya?
Gencatan Senjata Rapuh, Pelanggaran Terus Berlangsung
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan sikap diam BoP dan Mladenov terhadap kejahatan Israel, tanpa menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran kesepakatan, membuat keduanya ikut bertanggung jawab atas situasi yang terjadi di Gaza.
Qassem menilai pembiaran terhadap pelanggaran tersebut membuat BoP dan perwakilannya turut memikul tanggung jawab moral atas darah anak-anak dan perempuan Gaza. Ia memperingatkan bahwa sikap semacam itu justru membuka jalan bagi eskalasi, bukan memperkuat gencatan senjata dan melindungi warga sipil.
Pada akhir September, Mladenov menyatakan kesepakatan gencatan senjata di Gaza masih bertahan, meski rapuh. Hamas menolak penilaian tersebut karena dianggap tidak mencerminkan keadaan di lapangan.
Menurut Hamas, lebih dari 1.400 warga Palestina telah syahid sejak gencatan senjata diberlakukan. Pada saat yang sama, penghancuran rumah terus terjadi, perlintasan perbatasan masih ditutup, dan masuknya bantuan kemanusiaan tetap dibatasi.
Pada 7 September, Hamas juga mengkritik pernyataan Mladenov yang menyebut Gaza masih jauh dari rekonstruksi. Gerakan itu menilai pernyataan tersebut merupakan kemunduran dari peta jalan yang sebelumnya disepakati bersama para mediator dan pihak Amerika Serikat untuk mengakhiri genosida.
Bagi warga Gaza, persoalannya bukan sekadar apakah kesepakatan gencatan senjata masih berlaku secara formal. Yang mereka hadapi adalah kenyataan bahwa serangan, pembatasan bantuan, dan kehancuran belum benar-benar berakhir.
Angka Korban Terus Bertambah, Krisis Kemanusiaan Memburuk
Data Euro-Mediterranean Human Rights Monitor memperlihatkan besarnya jarak antara target BoP dan kondisi yang dialami penduduk Gaza.
Jumlah warga Palestina yang syahid sejak gencatan senjata diberlakukan meningkat dari 477 orang pada 22 Januari menjadi 1.402 orang hingga 23 September. Artinya, terdapat tambahan 925 korban jiwa dalam periode tersebut.
Krisis pangan juga masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Pasokan bantuan makanan belum mencapai separuh dari kebutuhan minimum, sementara dua pertiga penduduk Gaza menghadapi kelaparan akut pada tingkat krisis atau lebih buruk.
Layanan kesehatan belum pulih. Hanya 19 dari 36 rumah sakit di Gaza yang masih beroperasi sebagian, di tengah kekurangan obat-obatan, peralatan medis, dan bahan bakar.
Kerusakan infrastruktur air dan sanitasi juga mencapai sekitar 90 persen. Sebanyak 91 persen keluarga menghadapi kerawanan air, sedangkan 70 persen keluarga hanya memperoleh sekitar enam liter air per orang setiap hari.
Semua itu berlangsung ketika genosida memasuki tahun ketiga. Berdasarkan data yang dikutip dalam laporan tersebut, genosida. menyebabkan 74.243 warga Palestina syahid dan 175.232 lainnya terluka. Kerusakan meluas ke rumah penduduk, fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, serta berbagai infrastruktur penting.
Besarnya korban dan kerusakan itu memperlihatkan bahwa persoalan Gaza tidak dapat diselesaikan hanya dengan mempertahankan kesepakatan di atas kertas. Warga membutuhkan perlindungan nyata, akses bantuan yang memadai, serta pemulihan layanan dasar yang selama ini menopang kehidupan mereka.
Rekonstruksi Masih Menjadi Janji
BoP diumumkan pembentukannya pada Januari 2026 atas inisiatif dan di bawah kepemimpinan Donald Trump. Badan ini ditugaskan mengawasi masa transisi di Gaza, mempertahankan gencatan senjata, mengelola pemulihan, mengoordinasikan bantuan, dan mempersiapkan rekonstruksi.
BoP memperkenalkan diri sebagai kerangka internasional untuk mengelola masa setelah genosida. Rencananya mencakup penghimpunan dana, pembangunan kembali infrastruktur, pemulihan layanan dasar, serta dukungan terhadap stabilitas keamanan dan ekonomi.
Namun, pelaksanaan agenda itu terbentur oleh genosida yang belum benar-benar berhenti dan berbagai pengaturan yang tidak kunjung berjalan di lapangan.
Euro-Mediterranean Human Rights Monitor menyatakan rekonstruksi Gaza belum dimulai, meskipun kebutuhan untuk pemulihan dan pemulihan layanan dasar diperkirakan mencapai US$71,4 miliar.
Setelah delapan bulan, BoP mengumumkan rencana senilai US$2,45 miliar yang mencakup 66 proyek. Akan tetapi, menurut organisasi tersebut, dana yang diperlukan untuk menjalankan proyek-proyek itu belum tersedia.
Dengan demikian, pengumuman rencana belum berbanding lurus dengan dimulainya pembangunan kembali. Bagi warga yang kehilangan rumah dan layanan dasar, selisih antara nilai kebutuhan dan dana yang diumumkan bukan sekadar persoalan anggaran. Selisih itu berarti ketidakpastian tentang kapan mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang layak.
Euro-Mediterranean Human Rights Monitor juga menyoroti potensi konflik kepentingan yang melibatkan anggota BoP Jared Kushner. Organisasi itu menyebut perusahaan-perusahaan yang terkait dengannya memiliki hubungan investasi bernilai miliaran dolar dengan perusahaan yang berhubungan dengan industri militer Israel.
Sorotan tersebut menambah pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas badan yang diberi peran penting dalam menentukan masa depan Gaza.
Dari Rencana ke Tindakan Nyata
Delapan bulan setelah pembentukannya, BoP menghadapi ujian yang lebih besar daripada sekadar mengumumkan program. Badan ini harus membuktikan kemampuannya melindungi warga sipil, menghentikan pelanggaran, memastikan bantuan kemanusiaan masuk, dan membuka jalan bagi rekonstruksi.
Hamas terus mengkritik BoP karena dinilai tidak menuntut Israel bertanggung jawab atas pelanggaran gencatan senjata. Sementara itu, Euro-Mediterranean Human Rights Monitor menilai kondisi kemanusiaan setelah berbulan-bulan BoP bekerja belum mencerminkan keberhasilan mencapai target yang telah diumumkan.
Kritik itu memperkuat pertanyaan tentang apakah BoP benar-benar mampu beralih dari tahap perencanaan menuju tindakan yang berdampak langsung di lapangan. Pertanyaan tersebut semakin mendesak ketika korban terus berjatuhan, kelaparan belum teratasi, layanan dasar memburuk, dan rekonstruksi tetap mandek.
Pada saat yang sama, Hamas juga mengkritik pernyataan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam peringatan peristiwa 7 Oktober. Gerakan itu menilai pernyataan tersebut memuat narasi dan kekeliruan yang, menurut Hamas, bertentangan dengan temuan sejumlah investigasi jurnalistik dan laporan hak asasi manusia mengenai peristiwa pada hari itu.
BoP semestinya menjadi salah satu instrumen utama untuk mengelola masa setelah genosida. Namun, sejauh ini, kinerjanya masih dibayangi pertanyaan mendasar: apakah badan tersebut mampu menjaga gencatan senjata, melindungi warga, dan membuka jalan bagi pemulihan Gaza?
Atau, ketika pembunuhan, kelaparan, dan kehancuran terus berlangsung, BoP justru menjadi saksi atas krisis yang hingga kini belum berhasil dihentikannya?
Sumber: Palestinian Information Center
