GAZA — Setahun setelah gencatan senjata diberlakukan, genosida di Jalur Gaza belum benar-benar berakhir. Sebaliknya, kehancuran terus berlanjut dan lebih dari dua juta warga Palestina masih hidup dalam kondisi serba kekurangan, di tengah kekerasan yang tak kunjung berhenti.
Gencatan senjata yang semestinya membuka jalan bagi pemulihan justru berisiko memperpanjang penderitaan dan mendorong warga meninggalkan tanah mereka.
Majalah Foreign Affairs menyoroti bahaya tersebut. Penundaan rekonstruksi, serangan Israel yang berlanjut, serta perluasan kendali militer di Gaza dinilai dapat membuat wilayah itu semakin tidak layak dihuni. Kondisi ini bukan hanya menghambat penyelesaian politik, tetapi juga membuka jalan bagi pengusiran warga Palestina secara bertahap.
Dalam artikelnya, Khaled Elgindy, peneliti yang mendalami hubungan Amerika Serikat dan Palestina serta penulis buku Blind Spot: America and the Palestinians, from Balfour to Trump, memperingatkan bahwa kegagalan rencana perdamaian Amerika Serikat dapat membuat Gaza kehilangan masa depannya.
Risiko itu semakin besar karena pelanggaran Israel terus berlangsung, sementara Washington dinilai memberi keleluasaan kepada pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Kesepakatan gencatan senjata yang dicapai pada Oktober 2025 belum menghasilkan perubahan berarti dalam kehidupan warga. Sebagian besar komitmen terkait bantuan kemanusiaan dan layanan dasar belum terlaksana.
Pembangunan kembali rumah, rumah sakit, serta jaringan air dan listrik juga belum dimulai, meskipun Jared Kushner, menantu Presiden AS Donald Trump yang menangani isu tersebut, sebelumnya menjanjikan perbaikan infrastruktur dalam 100 hari.
Hingga kini, sebagian besar warga Gaza masih bertahan di tenda-tenda pengungsian yang padat dan minim fasilitas. Mereka menghadapi keterbatasan air bersih, layanan kesehatan, dan sanitasi, disertai kekurangan pangan serta obat-obatan dan penyebaran penyakit.
Pada saat yang sama, serangan Israel terus berlangsung. Lebih dari 1.400 warga Palestina dilaporkan syahid sejak gencatan senjata diumumkan. Kendali militer Israel juga meluas hingga mencakup sekitar 65 persen wilayah Gaza.
Hambatan Israel dan Mandeknya Kesepakatan
Elgindy menilai situasi tersebut bukan sekadar kegagalan penanganan krisis kemanusiaan. Kondisi yang dibiarkan berlarut-larut dapat memicu gelombang kekerasan baru sekaligus mendukung tujuan yang lebih luas: menjadikan Gaza tidak layak dihuni sehingga penduduknya terdorong pergi.
Kesepakatan gencatan senjata mencakup pembentukan pemerintahan teknokratis Palestina, pengerahan pasukan internasional, pelucutan senjata Hamas secara bertahap, dan penarikan pasukan Israel sebagai bagian dari persiapan rekonstruksi.
Namun, pelaksanaannya terhambat oleh perbedaan mendasar antara Israel dan Hamas. Netanyahu menolak menarik pasukan sebelum Hamas dilucuti sepenuhnya. Sebaliknya, Hamas bersikeras agar pelucutan senjata berjalan seiring dengan penarikan pasukan Israel.
Menurut Elgindy, Washington secara terbuka mengadopsi posisi Israel, tetapi pada saat yang sama memberikan jaminan yang berbeda kepada pihak-pihak lain. Sikap ini membuat pihak yang lebih kuat memiliki ruang lebih besar untuk memaksakan persyaratannya.
Di bawah tekanan para mediator, Hamas telah menyetujui suatu formula pelucutan senjata. Namun, pemerintah Israel kemudian menolak peta jalan yang diumumkan pada Juli lalu.
Elgindy menilai Netanyahu memperoleh keuntungan politik dari situasi yang terus menggantung tanpa memicu kemarahan internasional secara luas. Tuntutan agar Hamas dilucuti sepenuhnya juga digunakan untuk membenarkan keberlanjutan kendali militer Israel, sekaligus menjaga dukungan mitra-mitranya dari kalangan sayap kanan ekstrem.
Sejumlah pejabat Israel bahkan secara terbuka mendorong warga Palestina keluar dari Gaza. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengajukan gagasan yang disebutnya sebagai “migrasi sukarela”. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan bahwa solusi akhir harus mencakup upaya mempermudah warga meninggalkan wilayah tersebut.
Elgindy juga merujuk pada pernyataan yang dinisbatkan kepada Netanyahu bahwa kehancuran rumah-rumah di Gaza membuat warga Palestina mustahil kembali. Pernyataan semacam itu memperkuat kekhawatiran bahwa kehancuran fisik wilayah tersebut dapat menjadi faktor pendorong pengusiran penduduk.
Washington Menghadapi Ujian Penentu
Elgindy memperingatkan, jika keadaan ini terus dibiarkan, Gaza berisiko menghadapi gelombang pengusiran warga Palestina yang lebih besar atau kembali terjerumus ke dalam genosida skala penuh. Kedua kemungkinan tersebut dapat memperburuk ketidakstabilan kawasan dan merusak posisi Amerika Serikat di dunia internasional.
Pendudukan berkepanjangan juga belum tentu menghasilkan keuntungan keamanan bagi Israel. Sebaliknya, kebijakan itu dapat semakin memperdalam isolasi internasional Israel dan mengikis peluang normalisasi hubungan dengan negara-negara di kawasan.
Meski mengandung banyak kelemahan dan dinilai lebih menguntungkan Israel, rencana perdamaian Trump masih mungkin diselamatkan. Elgindy menilai Washington bersama para mediator perlu menekan semua pihak agar menjalankan komitmen secara bersamaan dan memastikan pelanggaran membawa konsekuensi.
Langkah itu, menurut dia, harus mencakup pemberian akses bagi pemerintahan dan kepolisian Palestina untuk menjalankan tugasnya, menjamin kelancaran bantuan kemanusiaan, serta memulihkan layanan dasar dan memulai rekonstruksi tanpa menjadikannya bergantung pada persyaratan politik.
Pada akhirnya, masa depan Gaza bergantung pada kesediaan Washington menghadapi pemerintahan Netanyahu, bukan memberinya lebih banyak waktu untuk melanjutkan penghancuran wilayah tersebut.
Pilihan yang dihadapi bukan sekadar soal keberhasilan atau kegagalan sebuah kesepakatan. Tahun-tahun mendatang dapat menjadi awal pemulihan dan pembangunan kembali Gaza. Namun, jika keadaan sekarang terus dipertahankan, kekerasan, pengusiran, dan ketidakstabilan berisiko diwariskan kepada generasi berikutnya.
Sumber: Foreign Affairs
