GAZA — Peta jalan utusan Amerika Serikat Nikolay Maladnov terkait Gaza belum runtuh, meski pelaksanaannya menghadapi kebuntuan politik. Sebaliknya, proses tersebut kini memasuki fase yang disebut sebagai “kebuntuan yang dikelola di bawah tembakan”, di tengah perselisihan mengenai penarikan pasukan Israel dan pelucutan senjata Hamas.
Pada saat yang sama, persiapan teknis dan internasional untuk menjalankan sejumlah poin dalam peta jalan tersebut terus dilakukan.
Kesimpulan itu disampaikan penulis sekaligus analis politik Wisam Afifah dalam analisis situasi yang diterbitkan Pusat Informasi Palestina. Menurut Afifah, persetujuan Hamas dan faksi-faksi Palestina terhadap peta jalan Maladnov yang terdiri atas 15 poin pada 30 Juli 2026 menjadi titik penting dalam arah perundingan.
Sejak saat itu, pusat perdebatan bergeser.
Pembahasan tidak lagi semata mengenai kesediaan Hamas meninggalkan pemerintahan Gaza dan mengikuti pengaturan terkait persenjataan. Fokusnya kini bergeser pada sejauh mana pemerintah Israel dan Amerika Serikat bersedia memenuhi komitmen penarikan pasukan serta mengakhiri operasi militer sebagai imbalan atas langkah-langkah yang harus ditempuh pihak Palestina.
Perselisihan Bergeser dari Kesepakatan ke Cara Pelaksanaannya
Menurut analisis tersebut, penolakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap peta jalan itu pada 9 Agustus serta sikapnya yang tetap menuntut pelucutan senjata Hamas secara penuh sebelum penarikan pasukan Israel telah mengubah medan perundingan.
Persoalannya bukan lagi sekadar apakah kedua pihak menyetujui kesepakatan, melainkan siapa yang menentukan urutan pelaksanaannya.
Afifah menjelaskan, peta jalan Maladnov dibangun berdasarkan prinsip bertahap dan timbal balik. Dalam rancangan tersebut, pengaturan mengenai senjata Hamas berjalan beriringan dengan penarikan pasukan Israel, setelah kewajiban gencatan senjata dipenuhi, komite nasional untuk mengelola Gaza mulai bekerja, dan pasukan stabilisasi internasional dikerahkan.
Namun, posisi Israel berusaha mengubah formula tersebut.
Israel menginginkan pelucutan senjata dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian pembahasan mengenai penarikan pasukan. Dengan formula itu, risiko pelaksanaan lebih banyak dipindahkan kepada pihak Palestina, sementara keputusan penarikan Israel dapat terus ditunda dan bergantung pada penilaian keamanan Israel.
Washington Mengelola Perselisihan, Bukan Menyelesaikannya
Afifah menilai kunjungan Jared Kushner dan pertemuannya dengan Hamas serta Netanyahu belum berhasil memecahkan persoalan utama, yakni bagaimana menyelaraskan penarikan pasukan Israel dengan langkah-langkah yang harus ditempuh pihak Palestina.
Meski demikian, jalur komunikasi tetap terbuka. Pertemuan-pertemuan tersebut menghasilkan pembentukan sejumlah kelompok kerja yang membahas isu persenjataan, air, sanitasi, dan kesehatan masyarakat.
Dalam kondisi tersebut, Washington dinilai lebih memilih mengelola perselisihan daripada menyelesaikannya.
Amerika Serikat tetap melanjutkan persiapan teknis terhadap peta jalan tersebut sambil menunggu momentum politik yang lebih memungkinkan. Namun, Washington belum mengambil langkah konfrontatif langsung terhadap Netanyahu mengenai urutan pelaksanaan kesepakatan.
Pasukan Stabilisasi Internasional Jadi Ujian Penarikan Israel
Salah satu perkembangan penting dalam peta jalan tersebut adalah persiapan pembentukan pasukan stabilisasi internasional.
Menurut analisis Afifah, Washington telah mengalokasikan pendanaan untuk pasukan tersebut. Sejumlah negara juga disebut bersiap berpartisipasi, termasuk dalam pelatihan polisi Palestina.
Namun, keberhasilan pasukan itu tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah personel atau kelengkapan peralatannya.
Pertanyaan yang jauh lebih menentukan adalah: di mana pasukan tersebut akan ditempatkan terhadap posisi militer Israel?
Jika pasukan internasional ditempatkan di wilayah yang ditinggalkan tentara Israel, keberadaannya dapat menjadi instrumen transisi yang membuka jalan bagi pengalihan tanggung jawab keamanan dan administrasi kepada pihak Palestina.
Sebaliknya, jika pasukan tersebut hanya ditempatkan di kawasan kemanusiaan, perlintasan, atau koridor terbatas, sementara militer Israel tetap menguasai wilayah luas dan mempertahankan kebebasan untuk melakukan operasi, pasukan internasional itu berisiko hanya menjadi kekuatan pemantau dan pemisah dengan pengaruh terbatas.
Serangan Israel Mengancam Jalur Deeskalasi
Analisis tersebut juga menyoroti berlanjutnya serangan Israel di Jalur Gaza, termasuk serangan udara, pembunuhan terarah, dan operasi keamanan.
Afifah menilai operasi pasukan khusus Israel di kawasan al-Katiba, Kota Gaza, pada 1 September menjadi salah satu indikasi bahwa Israel masih berupaya mempertahankan ruang yang luas untuk melakukan apa yang disebutnya sebagai “aktivitas keamanan” di dalam Gaza.
Menurut dia, keberlanjutan operasi semacam itu memperlemah kondisi yang dibutuhkan untuk transisi keamanan kepada pihak Palestina. Langkah tersebut sekaligus menggerus prinsip timbal balik yang menjadi salah satu dasar peta jalan Maladnov.
Sebab, menurut analisis tersebut, akan sulit meminta Hamas dan faksi-faksi Palestina mengambil langkah yang tidak dapat dibatalkan terkait persenjataan sementara Israel tetap memiliki kemampuan untuk melakukan pembunuhan dan penangkapan di Gaza tanpa penarikan pasukan ataupun pengawasan internasional yang efektif.
Rekonstruksi Gaza Terbentur Persyaratan Keamanan
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah rekonstruksi Gaza.
Analisis Afifah mencatat adanya komitmen pendanaan internasional untuk pemulihan Gaza. Namun, tersedianya dana belum otomatis berarti rekonstruksi skala besar dapat segera dimulai.
Masih diperlukan gencatan senjata yang berkelanjutan, kebebasan memasukkan peralatan dan material, pembersihan puing, serta stabilitas dalam pengelolaan dan penguasaan wilayah.
Afifah mendorong adanya pemisahan antara pemulihan awal dan rekonstruksi menyeluruh.
Pemulihan awal dapat mencakup perbaikan jaringan air, listrik, dan sanitasi, pembukaan jalan, serta perbaikan fasilitas dasar. Sementara itu, rekonstruksi skala penuh tetap akan sangat bergantung pada penyelesaian persoalan mengenai penguasaan wilayah, penarikan pasukan, dan pemerintahan Gaza.
Tiga Skenario Masa Depan Gaza
Analisis tersebut memetakan tiga kemungkinan perkembangan situasi Gaza pada tahap berikutnya.
Pertama, “kebuntuan yang dikelola di bawah tembakan”. Ini dinilai sebagai skenario paling mungkin. Komunikasi tetap berjalan, persiapan internasional terus dilakukan, dan bantuan dalam jumlah terbatas tetap mengalir, tetapi tidak terjadi penarikan pasukan Israel secara signifikan maupun langkah menentukan terkait pelucutan senjata.
Kedua, terobosan bertahap dan terbatas. Dalam skenario ini, Israel melakukan penarikan sebagian pasukan, pasukan internasional mulai ditempatkan, polisi dan komite nasional Palestina memasuki Gaza, serta pengaturan terbatas mengenai persenjataan mulai dijalankan di bawah pengawasan internasional.
Ketiga, keruntuhan proses dan eskalasi luas. Skenario ini dapat terjadi jika Israel melancarkan operasi besar, melakukan pembunuhan terhadap tokoh penting, atau terjadi respons Palestina dalam skala luas. Kondisi tersebut berpotensi menghancurkan kembali jalur komunikasi, menunda pengerahan pasukan internasional, dan membekukan proses rekonstruksi.
Pertarungan Utama Ada pada Urutan Langkah
Afifah menilai inti perselisihan saat ini bukan lagi terutama mengenai isi peta jalan Maladnov, melainkan mengenai siapa yang menentukan urutan langkah dan mekanisme pelaksanaannya.
Persiapan pasukan stabilisasi internasional dan penyediaan pendanaan, menurut dia, belum menyelesaikan persoalan utama. Keduanya baru menjaga agar peta jalan tersebut tetap hidup sampai perselisihan politik mengenai pelaksanaannya dapat diputuskan.
Karena itu, keberhasilan tahap berikutnya tidak semestinya diukur dari jumlah personel internasional yang dikerahkan atau besarnya dana yang diumumkan.
Ukuran yang lebih penting adalah seberapa luas wilayah yang benar-benar ditinggalkan tentara Israel, apakah tanggung jawab administrasi dan keamanan benar-benar beralih kepada pihak Palestina, serta apakah terdapat mekanisme yang mampu mencegah dan merespons pelanggaran.
Afifah memperingatkan Gaza berisiko terus berada dalam fase abu-abu: perang belum benar-benar berakhir, sementara rekonstruksi hanya hadir dalam bentuk janji dan belum terlihat nyata di lapangan.
