Krisis finansial Otoritas Palestina kini mencapai titik nadir, menyeret sektor kesehatan ke jurang kolaps. Di balik angka utang jutaan syekel, ada pasien yang bertahan hidup hanya dengan suntikan pereda nyeri karena obat utama raib dari pasaran.
Di sebuah sudut ruang gawat darurat yang sesak di desa Ajjah, Jenin, Nevin Suleiman (33) hanya bisa mengerang. Sebilah jarum suntik mendarat di lengannya, mengalirkan cairan pereda nyeri. Bagi Nevin, ini bukan penyembuh, melainkan sekadar penunda jeritan. Sudah dua bulan “obat wajib” yang mestinya ia terima setiap bulan hilang dari rak apotek rumah sakit.
Nevin adalah penyintas penyakit Crohn sejak 2020. Penyakit kronis yang menggerogoti saluran pencernaan ini hanya bisa diredam dengan suntikan biologis seharga 15.000 syekel (sekitar Rp82 juta) per bulan. Sebuah angka yang mustahil dipenuhi oleh ibu empat anak ini di tengah ekonomi Palestina yang sedang sekarat.
“Rasa sakitnya sudah tak tertahankan,” tuturnya lirih. Tanpa obat itu, tubuhnya menyusut, nafsu makannya hilang, dan pendarahan internal menghantuinya setiap hari. Kini, ia terpaksa mondar-mandir ke pusat medis hanya untuk mendapatkan infus penghilang sakit agar bisa sekadar berbaring tenang selama beberapa jam.
Jantung yang Berhenti Berdenyut: Krisis Likuiditas
Kisah Nevin adalah pucuk gunung es dari krisis kesehatan yang mengguncang Tepi Barat. Masalahnya klasik namun mematikan: dana. Sejak 2020, sistem rujukan medis Palestina mulai goyah, dan situasinya memburuk drastis pasca-perang di Gaza pada 2023.
Penyebab utamanya adalah tindakan Israel menahan dana clearance, pajak impor milik Otoritas Palestina yang nilainya mencapai US$250 juta per bulan. Hingga Maret 2026, akumulasi dana yang ditahan mencapai US$5 miliar. Tanpa dana ini, Otoritas Palestina praktis lumpuh.
Utang Menggunung, Bangsal Menutup Pintu
Dr. Iyad Maqboul, Direktur Eksekutif Rumah Sakit Universitas Nasional An-Najah, memaparkan angka yang membuat dahi berkerut. Pemerintah memiliki utang sebesar 740 juta syekel (lebih dari Rp4 triliun) hanya kepada rumah sakitnya saja. Secara total, utang pemerintah kepada seluruh RS swasta dan organisasi nirlaba mencapai 2,6 miliar syekel (sekitar Rp14,2 triliun).
“Kami terpaksa mulai menolak pasien baru untuk kasus kanker dan gagal ginjal,” ujar Maqboul. Keputusan pahit ini diambil karena stok obat biologis dan hormon—yang harganya bisa mencapai US$2.000 per dosis—sudah mencapai titik nol.
Dampaknya sangat mengerikan:
- Keterlambatan Pengobatan: Pasien kanker yang mestinya masih di tahap satu bisa memburuk ke tahap empat karena jadwal kemoterapi yang molor.
- Stok Nol: 13% jenis obat-obatan esensial raib dari gudang Kementerian Kesehatan.
- Layanan Minimal: Suplai makanan untuk pasien dan gaji staf medis mulai tersendat. Beberapa bulan terakhir, perawat dan dokter hanya menerima 50% gaji.
Dokter yang Kehabisan Ongkos
Kondisi di rumah sakit pemerintah tak kalah tragis. Ketua Persatuan Dokter, Dr. Salah al-Hashlamoun, memperingatkan bahwa sektor kesehatan publik sedang menuju kehancuran total. Bayangkan, dari 6.000 lulusan dokter di Tepi Barat, hanya 1.500 yang bekerja di RS pemerintah.
Ironisnya, tulang punggung rumah sakit saat ini adalah 500 dokter magang yang bekerja tanpa gaji. “Dalam pertemuan terakhir dengan Perdana Menteri, kami tegaskan situasi ini katastrofik. Dokter-dokter kami bahkan sudah tidak punya ongkos untuk berangkat kerja,” kata al-Hashlamoun.
Pemerintah mencoba “mengakali” krisis dengan memangkas hari kerja tenaga medis menjadi dua hari seminggu. Namun, langkah ini justru memicu ledakan jumlah pasien di hari kerja, menciptakan antrean yang tak manusiawi bagi mereka yang sedang bertaruh nyawa.
Ujung Jalan yang Gelap
Federasi Pemasok Obat-obatan juga mulai menyerah. Muhannad Habash, sang direktur eksekutif, menyebut bahwa perusahaan pemasok kini hanya mengirim obat-obatan yang bersifat “hidup dan mati” saja. “Jika situasi ini berlanjut, pasokan obat vital itu pun akan berhenti total karena kapasitas keuangan kami sudah habis tersedot utang bank,” jelasnya.
Di saat infrastruktur kesehatan di Gaza telah rata dengan tanah akibat perang, Tepi Barat kini sedang mengalami “kematian perlahan” dari dalam sistemnya sendiri. Tanpa adanya aliran dana yang kembali normal, sistem kesehatan Palestina bukan lagi tempat mencari kesembuhan, melainkan saksi bisu dari kedaulatan yang sedang tercekik.
Sumber: Diterjemahkan dan diolah dari laporan Al Jazeera
