Pemerintah Mesir menyatakan tidak akan mentoleransi skenario apa pun yang mengarah pada pembagian wilayah Gaza. Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty menegaskan, setiap upaya memecah Jalur Gaza merupakan “garis merah yang tidak bisa diterima,” seraya menuding Israel sebagai pihak yang secara sistematis menghambat pergerakan warga Palestina dan menutup akses bantuan kemanusiaan.
Pernyataan itu disampaikan Abdelatty dalam konferensi pers usai pertemuan Komite Menteri Kelompok Kontak Arab-Islam di Slovenia, Jumat. Ia menilai situasi di Gaza masih berada di titik paling rapuh, meski terdapat kemajuan yang sangat terbatas di atas kertas.
“Upaya membagi Jalur Gaza adalah garis merah,” kata Abdelatty, mengulang penegasan politik Mesir. “Ini tidak dapat diterima.”
Ia secara terbuka mengkritik pembukaan terbatas Perlintasan Rafah dari sisi Palestina. Menurutnya, Israel sengaja menempatkan berbagai rintangan administratif dan keamanan yang menghalangi warga Palestina bepergian, sekaligus menghambat masuknya bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan penduduk Gaza.
“Israel menghalangi perjalanan warga Palestina melalui Rafah dari kedua arah, dan secara nyata mengganggu masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza,” ujarnya.
Di Tepi Barat, Abdelatty menyebut kondisi kian memburuk seiring berlanjutnya kebijakan Israel yang ia gambarkan sebagai penindasan sistematis terhadap warga sipil. Ia menyoroti praktik intimidasi, teror terhadap penduduk, serta perampasan tanah secara paksa yang terus berlangsung tanpa akuntabilitas.
Terkait jalur gencatan senjata, Abdelatty menyatakan Mesir masih bekerja untuk mempertahankan kesepakatan penghentian tembak-menembak di Gaza. Ia menyebut adanya konsultasi intensif dengan mitra regional, Uni Eropa, dan Amerika Serikat, meski enggan membeberkan detail langkah lanjutan.
Namun ia menegaskan satu hal: stabilitas kawasan tidak akan tercapai tanpa keadilan politik bagi Palestina. “Tidak akan ada stabilitas bagi Israel tanpa berdirinya negara Palestina,” kata Abdelatty.
Pernyataan itu muncul di tengah kontradiksi kebijakan internasional. Amerika Serikat sebelumnya mengumumkan dimulainya fase kedua rencana Presiden Donald Trump untuk Gaza pada pertengahan Januari lalu, meski Israel meminta penundaan. Di lapangan, Tel Aviv justru memperketat kontrol di sisi Palestina Perlintasan Rafah dan terus melancarkan serangan ke Gaza.
Dalam isu terpisah, Abdelatty juga menyinggung ketegangan dengan Iran. Ia menyatakan Mesir tengah bekerja secara intensif untuk mencegah pecahnya perang terbuka dan mendorong solusi diplomatik guna menghentikan eskalasi.
Pada hari yang sama, ibu kota Oman, Muscat, menjadi tuan rumah perundingan antara Amerika Serikat dan Iran. Negosiasi ini menghidupkan kembali jalur diplomasi yang sempat direncanakan pada Juni 2025, sebelum digagalkan oleh serangan udara Amerika Serikat dan Israel ke Iran—yang menargetkan fasilitas nuklir, militer, dan keamanan, serta menewaskan dan melukai ratusan orang, termasuk sejumlah pejabat tinggi.
Sumber: Anadolu Agency
