Spirit of Aqsa, Palestina- Penjajah Zionis Israel telah menggunakan kebijakan penahanan sebagai alat hukuman kolektif terhadap warga Palestina sejak menduduki tanah Palestina.
Berdasarkan data Pusat Studi Tawanan Palestina, sebanyak 60 ribu keputusan penahanan administratif (tanpa tuduhan dan proses hukum, serta bisa diperpanjang kapan saja) yang dikeluarkan oleh Zionis Israel sejak 1967.
Pusat Studi Tawanan menyatakan, Zionis Israel meningkatkan penggunaan penahanan administratif sebagai senjata untuk menghadapi gerakan dan intifadhah rakyat dan meningkatnya aksi-aksi perlawanan.
Intensifikasi penahanan administratif terkait dengan situasi revolusioner di wilayah pendudukan. Akan tetapi kebijakan ini tidak pernah berhenti sejak pendudukan Zionis Israel atas Palestina.
Pusat Study Tawanan menyatakan grafik penahanan untuk penahanan administratif berbentuk zigzag, pada tahun-tahun pertama pendudukan tercatat mengalami peningkatan yang luar biasa. Setelah satu dekade mulai menurun secara bertahap hingga 1980 hampir mencapai titik nol.
Namun, pendudukan Zionis Israel kembali memberlakukan penahanan administrative pada tahun 1985, dan mengaktifkan banyak keputusan yang memfasilitasi penggunaan kebijakan tersebut secara luas.
Pusaat Study Tawanan menyatakan, dengan dimulainya intifadhah pertama pada 1987, otoritas pendudukan Zionis Israel meningkatkan pemberlakuan penahanan administratif, sebagai bagian dari kebijakan tangan besi di wilayah pendudukan, sehingga terjadi peningkatan jumlah tawanan administrative secara signifikan.
Setelah Kesepakatan Oslo 1994 frekuensi penahanan jenis ini menurun secara signifikan, sehingga pada awal tahun 2000 jumlah tawanan administratif hanya tujuh tawanan.
Pusat Study Tawanan menyatakan, dengan pecahnya Intifadhah Al-Aqsha pada bulan September 2000, kebijakan ini muncul kembali, dan penerbitan perintah penahanan administratif oleh pengadilan pendudukan Zionis Israel meningkat, terkadang mencapai ratusan keputusan per bulan, antara yang baru dan yang diperbarui, dan jumlah tawanan administratif juga meningkat secara signifikan.
Pusat Study Tawanan menambahkan, jumlah tawanan administratif meningkat pada tahun-tahun pertama Intifadhah Al-Aqsha, kemudian menurun lagi, di mana terjadi penurunan selama tahun-tahun setelah 2008 hingga mencapai sekitar 150 tawanan pada akhir 2013.
Kemudian jumlah tawanan administrative meningkat lagi pada tahun 2014, mencapai hampir 350 tawanan. Hal ini yang mendorong para tawanan pada tahun itu untuk melakukan pemogokan massal yang berlangsung selama 62 hari berturut-turut.
Setelah pecahnya intifadhah Al-Aqsha, pada bulan Oktober 2015, pendudukan Zionis Israel kembali meningkatkan penerbitan surat perintah penahanan administrative. Rata-rata setiap bulan mencapai lebih dari seribu keputusan, dan masa penahanan berkisar antara tiga bulan hingga tiga tahun, dan pada tahun 2017 mencapai lebih dari 1.700 keputusan penahanan administratif. (Palinfo)
