PALESTINA 48 — Presiden Israel Isaac Herzog pada Sabtu malam (7/11/2026) menunjuk pemimpin Partai Yashar, Gadi Eisenkot, untuk membentuk pemerintahan baru. Eisenkot diberi waktu 28 hari, dengan kemungkinan perpanjangan dua pekan melalui keputusan presiden.
Gadi Shmuel Eisenkot merupakan tokoh militer sekaligus politik Israel. Ia lahir pada 1960 di Tiberias dari keluarga Yahudi Maroko dan dibesarkan di Eilat, wilayah paling selatan Israel.
Menurut laporan Al Jazeera, Eisenkot bergabung dengan militer Israel pada 1978 melalui Brigade Golani. Kariernya terus menanjak, mulai dari komandan brigade, memimpin Divisi Tepi Barat selama Intifada Kedua, hingga menjabat kepala Direktorat Operasi dan Komandan Komando Utara. Puncak karier militernya adalah ketika ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum militer Israel pada Februari 2015.
Selama 41 tahun berkarier di militer, nama Eisenkot lekat dengan apa yang dikenal sebagai “Doktrin Dahiyeh”. Doktrin ini mengandalkan penggunaan kekuatan militer secara berlebihan dan penghancuran besar-besaran terhadap wilayah yang diklaim Israel sebagai tempat peluncuran serangan terhadapnya.
Eisenkot memperkenalkan istilah tersebut dalam pernyataannya pada 2008. Ia merujuk pada kehancuran kawasan Dahiyeh di Beirut selatan selama perang Lebanon 2006. Dalam perang itu, Israel menghancurkan sekitar 4.500 unit hunian dalam satu bulan, sebagaimana didokumentasikan PBB.
Dari dunia militer, Eisenkot kemudian memasuki politik pada 2022 sebagai anggota Knesset melalui Partai Persatuan Nasional yang dipimpin Benny Gantz.
Setelah serangan 7 Oktober 2023, ia bergabung dengan pemerintahan darurat dan Dewan Perang Israel sebagai pengamat. Namun, ia meninggalkan pemerintahan pada pertengahan 2024 karena mengkritik ketiadaan strategi yang jelas untuk mengakhiri perang di Gaza.
Pada September 2025, Eisenkot mendirikan Partai Yashar, yang berarti partai lurus atau terus terang. Partai tersebut digambarkan sebagai kelompok Zionis berhaluan tengah dengan agenda memperkuat keamanan Israel, mereformasi lembaga negara, menjaga independensi peradilan, serta mewajibkan seluruh warga menjalani dinas militer atau sipil.
Salah satu sikap politik Eisenkot yang paling menonjol adalah tuntutannya agar Yahudi ultra-Ortodoks atau Haredi juga diwajibkan mengikuti dinas militer. Isu ini menjadi salah satu perbedaan paling jelas antara dirinya dan rival politik utamanya, Benjamin Netanyahu.
Sikap Eisenkot terhadap Palestina
Eisenkot menyatakan menolak aneksasi wilayah Tepi Barat, pembangunan pos-pos permukiman ilegal, serta proyek permukiman E1. Ia juga mengaku menentang kekerasan yang dilakukan para pemukim Israel terhadap warga Palestina.
Selain itu, Eisenkot mendukung pembentukan komisi penyelidikan resmi untuk mengusut kegagalan Israel dalam menghadapi serangan 7 Oktober 2023. Ia juga ingin memulihkan posisi Israel di dunia internasional dan menghindari isolasi diplomatik.
Sikap tersebut berbeda dengan Netanyahu yang pernah menyatakan ingin menjadikan Israel sebagai “Super Sparta” yang mandiri, sebagai alternatif menghadapi isolasi internasional yang semakin meluas.
Namun, perbedaan keduanya tidak serta-merta menunjukkan perubahan mendasar dalam sikap terhadap Palestina.
Eisenkot maupun Netanyahu sama-sama menolak pembentukan negara Palestina merdeka dan tetap mempertahankan tuntutan kontrol keamanan Israel atas wilayah antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania.
Eisenkot juga mensyaratkan pelucutan seluruh kemampuan militer Hamas, sebagaimana menjadi tuntutan Netanyahu.
Meski mantan jenderal itu berulang kali menyatakan memiliki visi perubahan bagi kondisi Israel saat ini, hal tersebut tidak berarti ia akan mengubah prinsip-prinsip dasar Israel terhadap Palestina dan hak-hak historis mereka.
Sumber: Al Jazeera
