Spirit of Aqsa- Jerusalem Post mlaporkan berdasarkan sumber dari kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dua undang-undang (UU) untuk menghentikan operasional Badan Bantuan dan Pekerjaan untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) diperkirakan akan disahkan. Pada saat yang sama, tujuh negara mengungkapkan kekhawatiran mereka atas rencana Israel melarang lembaga PBB tersebut.
Menurut sumber Israel itu, dua undang-undang tersebut mencakup pelarangan kegiatan UNRWA di Yerusalem Timur, Gaza, dan Tepi Barat. Pada 13 Oktober, Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset Israel telah menyetujui rancangan undang-undang ini, membuka jalan bagi pemungutan suara dalam pembacaan kedua dan ketiga di Knesset agar menjadi undang-undang resmi.
Surat kabar Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset menyetujui rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota Knesset Dan Illouz (Likud) dan Yulia Malinovsky (Israel Beitenu) untuk melawan UNRWA. Jika undang-undang ini disahkan, maka perjanjian 1967 yang memungkinkan UNRWA beroperasi di Israel akan dibatalkan. Dengan demikian, semua kegiatan UNRWA akan dihentikan, dan komunikasi antara pejabat Israel dan staf UNRWA akan dilarang.
Kekhawatiran Internasional
Tujuh negara telah menyatakan kekhawatiran mendalam terkait rencana Israel melarang kegiatan UNRWA. Dalam pernyataan bersama, Menteri Luar Negeri Prancis, Jerman, Inggris, Kanada, Australia, Jepang, dan Korea Selatan mendesak Israel untuk mematuhi komitmen internasionalnya dan tidak mengganggu hak-hak istimewa dan kekebalan UNRWA.
Para menteri menyatakan bahwa tanpa operasional UNRWA, penyediaan layanan penting seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan distribusi bahan bakar di Gaza dan Tepi Barat akan terhambat parah, bahkan bisa terhenti, yang akan memperburuk kondisi kemanusiaan yang sudah kritis, khususnya di Gaza utara.
Pernyataan tersebut juga menekankan pentingnya peran UNRWA dan lembaga PBB lainnya dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang sangat membutuhkan, serta menjalankan tugasnya secara efektif.
Israel semakin meningkatkan tekanan terhadap UNRWA, di mana sekolah dan beberapa kantor UNRWA di Gaza terkena serangan. UNRWA kerap mengeluhkan tekanan dan serangan dari Israel, termasuk tuduhan bahwa Israel menyiksa beberapa karyawannya untuk memaksa mereka mengakui hubungan dengan Hamas.
Israel menuduh sejumlah pegawai UNRWA terlibat dalam Operasi Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober, namun UNRWA membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa lembaga itu berkomitmen pada netralitas dan fokus pada bantuan pengungsi semata.
Sumber: Al Jazeera, Anadolu
